POSKOTA.CO.ID - Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP atas nama anda masuk daftar klaim saldo dana Rp500.000 dari subsidi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) 2025.
Pemerintah saat ini tengah melakukan pencairan dana bansos PKH kepada NIK e-KTP dan nama KPM yang terdaftar.
Tentunya KPM wajib memenuhi syarat melalu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan saldo dari bansos PKH 2025.
Syarat Penerima Bansos PKH 2025
- WNI (Warga Negara Indonesia) ditandai dengan memiliki e-KTP.
- Terdaftar sebagai golongan keluarga berkebutuhan pada data kelurahan setempat.
- Bukan salah satu anggota ASN, TNI, maupun Polri.
- Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja
- Telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.
Nantinya bagi NIK e-KTP yang berhasil terdaftar untuk menerima dana bansos PKH 2025 melalui Rekening BRI,BNI, dan Mandiri.
Penyaluran bantuan PKH akan dilakukan melalui dua cara. Di antaranya disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui bank Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN atau bisa melalui kantor pos.
Dilansir dari Youtube Bungkas Wae, proses penyaluran dana bansos PKH tahap satu 2025 pencairannya masih tetap sama ya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan juga ada yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia dilakukan secara bertahap.
Proses penyaluran bansos PKH saat ini masih dalam proses penyaluran kepada KPM tahap pertama.
Pencairan dana kepada setiap KPM melalui Rekening Himbara berjenis BRI, BNI, BSI, BTN dan Bank Mandiri.
Total ada enam tahapan pencairan yang dilakukan pemerintah kepada setiap KPM melalui Bank BRI.
Jadwal Tahapan Pencairan Bansos PKH 2025
- Tahap pertama cair pada Januari dan Februari 2025.
- Tahap kedua cair pada Maret dan April 2025.
- Tahap ketiga cair pada Mei dan Juni 2025.
- Tahap keempat cair pada Juli dan Agustus 2025.
- Tahap kelima cair pada September dan Oktober 2025.
- Tahap keenam cair pada November dan Desember 2025.
Dana sebesar RpRp500.000 diberikan khusus oleh pemerintah kepada KPM kategori Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)per tahap.
