POSKOTA.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan validasi untuk menyaring penerima bantuan sosial (bansos) pada pemilik Nomor Induk Kependudukan di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (NIK e-KTP) berikut.
Validasi merupakan proses pendataan dan peninjauan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum dinyatakan sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang baru.
Hal tersebut berguna untuk memverifikasi KPM benar-benar masuk kategori dan dianggap layak menerima bantuan.
Tanda Dilakukannya Validasi
Dilansir dari akun Facebook @jihannabila, seorang pendamping sosial mengatakan, status verifikasi usulan PKH di aplikasi SIKS-NG (sistem informasi bansos) telah dibuka kembali.
Hal tersebut menandakan jika pemerintah akan kembali menentukan penerima bansos PKH yang baru. Ia berharap bantuan PKH validasi tahap ini akan cair di periode Februari atau Maret 2025.
Kategori Penerima Bansos PKH Validasi
Penerima bansos PKH validasi merupakan mereka yang mempunyai NIK e-KTP yang terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu.
Pada 2025 pengambilan data diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.
Jika NIK e-KTP pernah didaftarkan untuk penerima bansos dan tercantum dalam DTSE sebagai masyarakat pra sejahtera, akan berkesempatan untuk mendapat PKH validasi.
Pendaftaran bansos dilakukan dengan mendatangi kantor kelurahan/desa maupun lewat aplikasi cek bansos.
Lebih jauh, pemilik akun mengungkapkan, jika KPM dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki kesempatan besar untuk masuk sebagai penerima bansos PKH validasi.
Pasalnya, BPNT (bansos sembako) merupakan program komplementer dari bansos PKH yang menggenapkan bantuan pada KPM.
Selain itu, calon penerima baik dari KPM BPNT maupun bukan, harus memiliki komponen PKH.
Baca Juga: Cek Syarat Cairkan Dana Bansos BPNT Tahap 1 2025, Simak Info Lengkapnya di Sini!
Komponen PKH
Komponen PKH merupakan anggota keluarga yang dianggap rentan dan memerlukan perhatian khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang terdiri dari:
- Ibu hamil atau menyusui
- Anak balita yang berumur di bawah 6 tahun
- Anak sekolah tingkat SD/sederajat
- Anak sekolah tingkat SMP/sederajat
- Anak sekolah tingkat SMA/sederajat
- Lansia yang berumur di atas 60 tahun
- Penyandang disbilitas berat
- Korban pelanggaran HAM
Semua komponen tersebut menerima bansos dengan jumlah dana yang berbeda, berkisar dari Rp250.000-Rp75.000 per bulan.
Masyarakat, khususnya KPM BPNT disarankan untuk memeriksa secara berkala status penerima bansosnya di aplikasi atau situs cek bansos Kemensos.