POSKOTA.CO.ID - Selamat ya kepada pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang terdaftar kemensos berhasil menerima saldo dana Rp400.000 dari bansos BPNT yang cair ke kks pada 2 Januari 2025, baca artikel ini hingga tuntas agar tidak salah paham.
Pada bulan Januari 2025, pencairan sejumlah bantuan sosial telah mulai dilakukan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan tambahan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu.
Berikut adalah rincian terbaru:
Bantuan Sosial 2025
1. Pencairan Bantuan BPNT dan PKH
- BPNT: Sebanyak Rp400.000 telah mulai dicairkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 2 Januari 2025.
- PKH Tahap 1: Bantuan ini mulai disalurkan pada Januari 2025. Namun, tanggal pastinya masih menunggu informasi resmi lebih lanjut.
2. Bantuan Tambahan untuk Anak Sekolah
KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah menerima kembali Program Indonesia Pintar (PIP). Pencairan bantuan PIP juga dimulai sejak 2 Januari 2025.
Baca Juga: 5 Kriteria Pemilik NIK KTP Ini Bisa Terima Bansos PKH 2025, Cek di Sini
3. Bantuan Beras 10 Kilogram
Bantuan berupa beras 10 kilogram juga sudah mulai disalurkan di beberapa daerah. Bagi yang belum menerima, diharapkan bersabar karena penyaluran dilakukan secara bertahap.
Kriteria KPM yang Tidak Lagi Menerima Bantuan PKH
Beberapa KPM tidak dapat menerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 karena alasan berikut:
- Masuk dalam kategori mampu.
- Penerima meninggal dunia.
- Tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- Tidak mengambil bantuan hingga batas waktu yang ditentukan.
Rincian Nominal Bantuan
Berikut adalah rincian bantuan yang diterima KPM per tahun:
- Lansia dan Disabilitas: Rp2.400.000
- Anak SD: Rp900.000
- Anak SMP: Rp1.500.000
- Anak SMA: Rp2.000.000
- Ibu Hamil dan Balita: Rp3.000.000
- BPNT: Rp2.400.000
Penyaluran bantuan ini akan terus diperbarui. Jika terdapat informasi baru, pihak terkait akan segera mengumumkannya. Masyarakat diminta untuk tetap mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah atau instansi terkait.
.jpg)
