POSKOTA.CO.ID - Nama Harvey Moeis kini tengah menjadi sorotan dan bahan perbincangan publik khususnya netizen di media sosial.
Pasalnya, Harvey Moeis telah divonis oleh Majelis Hakim dengan hukuman 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi timah yang telah merugikan negara hingga Rp300 Triliun.
Vonis tersebut sontak membuat publik heran dan tak terima karena dinilai tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Harvey Moeis kepada negara.
Akhirnya, akun resmi Partai Gerindra yang kerap membalas komentar netizen pun kini diserbu buntut vonis ringan suami Sandra Dewi itu.
Melansir dari akun Instagram @dramakuin.official mengunggah sebuah tangkapan layar komentar netizen yang meminta admin Gerindra untuk mengadukan vonis Harvey kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Tampak admin Instagram Gerindra itu menanggapinya seolah kewalahan karena mention netizen kepadanya terlalu banyak soal vonis ringan terpidana korupsi tersebut.
"Terus admin Gerindra harus ngapain Bang? Ngubah putusan hakim?," tulis admin Gerindra yang dikutip Poskota pada Selasa, 31 Desember 2024.
Sang admin pun menyinggung soal sang Presiden Prabowo yang tidak akan bisa intervensi keputusan Hakim yang memberikan vonis ringan kepada Harvey.
"Jangankan admin partai, Presiden juga ga bisa ngubah putusan hakim. Itu kan kejaksaan juga lagi ngajuin banding," katanya.
Pasalnya, saat ini kejaksaan dan komisi Yudisial juga tengah menyelidiki terkait keputusan Majelis Hakim untuk mengetahui adanya pelanggaran kode etik atau tidak.
"Komisi Yudisial juga lagi nyelidiki ada atau enggaknya pelanggaran etik hakim di keputusan itu," ucapnya.
Ia mengaku sebagai admin dan Presiden Prabowo tidak bisa masuk dalam ranah vonis yang diberikan Hakim tersebut karena sudah masuk ke ranah lembaga yudikatif yang lebih berwenang.
Sang admin mengungkapkan selalu mengeluhkan soal keluh kesah masyarakat soal vonis ringan Harvey Moeis kepada para anggota dewan Gerindra.
"Udah setiap hari Admin ngeluh ke Bapak Ibu anggota dewan Gerindra. Mereka gak bisa intervensi. Ini udah ranahnya lembaga Yudikatif. Satu-satunya lembaga eksekutif yang bisa berurusan dengan lembaga yudikatif ya kejaksaan agung," katanya.
Ia pun menanggapi soal pernyataan yang mengatakan bahwa dirinya menghilang soal vonis ringan Harvey. Admin mengaku bahwa dirinya juga seorang manusia yang butuh istirahat.
"Orang lagi libur, istirahat tapi malah dikira kabur. Adminnya juga kan orang butuh istirahat," tegasnya.
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan follow WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
