POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan sejumlah kebijakan strategis sebagai "hadiah akhir tahun" untuk rakyat Indonesia guna menyambut tahun 2025 dengan optimisme.
Dilansir dari channel INFO BANSOS pada Sabtu, 28 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinetnya telah merancang berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga daya beli, dan menstabilkan perekonomian nasional.
Dalam konferensi pers pada Senin, 16 Desember 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025.
Namun, untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif berupa paket stimulus ekonomi.
Paket Stimulus Ekonomi 2025
1. Bantuan Beras 10 Kg
Sebanyak 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan selama Januari-Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi kelompok yang berada pada desil 1 dan 2.
2. Diskon Biaya Listrik 50%
Pelanggan listrik PLN dengan daya terpasang 450 VA hingga 2.200 VA akan menerima diskon tarif listrik sebesar 50% selama dua bulan pertama tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga.
3. Subsidi PPN Barang Pokok
Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah sebesar 1% untuk barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula. Dengan demikian, tarif PPN untuk barang-barang ini tetap efektif sebesar 11%, sehingga tidak membebani masyarakat.
4. Bantuan Tunai Langsung (BLT BBM)
Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Data penyaluran akan mengacu pada basis data terpadu dari BPS, Kementerian Sosial, dan BKKBN.
Kenaikan Upah dan Kesejahteraan Guru
Untuk mendukung daya beli masyarakat, pemerintah menaikkan rata-rata Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5% pada tahun 2025. Selain itu, guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp1 juta per bulan.
Pembangunan Infrastruktur dan Kebijakan Inklusif
Dalam acara peresmian Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal-Gereja Katedral, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penggunaan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Beliau juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang menghapus piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Peningkatan Bantuan Sosial
Kementerian Sosial juga berkomitmen memperkuat jaring pengaman sosial. Pada tahun 2025, bantuan makanan bergizi akan diberikan kepada 101.000 lansia tunggal dan 36.000 penyandang disabilitas, serta santunan bulanan untuk 270.000 anak yatim piatu.
