POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) akan dipercepat penyalurannya di tahun 2025.
Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di mana bantun reguler akan diberikan pada awal tahun 2025.
Di tahun 2025 mendatang, bansos PKH akan dibagikan pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Januari - Februari.
Diperkirakan bantuan ini akan disalurkan pada 2 Januari 2025, jika mengacu pada tanggal penyaluran bantuan makanan bergizi gratis (MBG). Karena bansos PKH dan MBG akan disalurkan di awal tahun 2025.
Meski adanya percepatan pencairan, tetapi ada juga kemungkinan KPM dicoret dari daftar penerima bantuan.
Pasalnya di tahun 2025 nanti, Kemensos akan menggunakan data tunggal kesejahteraan sosial dan bukan data terpadu kesejahteraan sosial. Namun untuk pendataan masih menggunakan data nomor induk kependudukan (NIK) dari kartu tanda penduduk (KTP).
Harapannya dengan menggunakan data tunggal ini, penyaluran bantuan bisa lebih akurat dan tepat sasaran karena data yang digunakan merupakan gabungan sumber data dari PLN, Pertamina, Dukcapil serta Kemensos.
Oleh karena itu, kiranya penting untuk mengetahui kategori apa saja yang tidak akan lagi mendapatkan bantuan sosial PKH dari pemerintah.
4 Kategori yang Tidak Lagi Mendapat Bantuan dari Pemerintah
KPM yang Tidak Lagi Memiliki Komponen PKH
Bansos PKH ini adalah bantuan bersyarat, di mana penerimanya harus memiliki komponen penerima PKH.
Ada tujuh komponen PKH yang ditetapkan oleh Kemensos dan dibagi menjadi tiga aspek, berikut ini rinciannya:
Aspek Pendidikan
- Siswa SD
- Siswa SMP
- Siswa SMA
Aspek Kesejahteraan
- Lansia
- Penyandang Disabilitas
Aspek Kesehatan
- Ibu Hamil
- Anak usia dini 0-6 tahun
Jika dalam kartu keluarga tidak memiliki komponen di atas, maka tidak bisa lagi menerima dana bansos PKH.
Penerima Manfaat yang Memilih Graduasi
Penerima PKH yang memilih untuk graduasi, tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah dan daftar nama penerimanya tidak akan tercatat di penerima tahun 2025.
Data KPM yang Tidak Valid
Data penerima manfaat yang bermasalah atau tidak valid seperti ada perbedaan antara rekening bank dan data terpadu kesejahteraan sosial, kemungkinan besar akan dicoret.
Sebab pemerintah akan lebih mengutamakan data penerima yang valid.
Penerima yang Tidak Lolos Verval Kemensos
Sebelum bantuan disalurkan, calon penerima manfaat akan melewati proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Kemensos.
Apabila tidak lolos verifikasi kelayakan ini, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial PKH.
Kendati demikian, penerima manfaat bisa melakukan pengecekan di aplikasi cek bansos apakah data NIK KTP-nya masih terdaftar sebagai KPM atau tidak.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
