Hasil Pajak Akan Dikembalikan untuk Masyarakat, Istana: Salah Satunya Benrbentuk Bantuan Sosial

Jumat 27 Des 2024, 22:27 WIB
Sejumlah kendaraan saat melintasi tol di kawasan Jakarta Utara, Kamis (14/11/2024). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah total penerimaan pajak nasional hingga menuju akhir 2024 mencapai sebesar Rp 1.517,53 triliun atau angka tersebut telah mencapai 76,3 persen dari target awal yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni senilai Rp 1,988,9 triliun. (Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

Sejumlah kendaraan saat melintasi tol di kawasan Jakarta Utara, Kamis (14/11/2024). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah total penerimaan pajak nasional hingga menuju akhir 2024 mencapai sebesar Rp 1.517,53 triliun atau angka tersebut telah mencapai 76,3 persen dari target awal yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni senilai Rp 1,988,9 triliun. (Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

POSKOTA.CO.ID – Adanya keputusan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen disambut negatif oleh publik.

Pasalnya, kenaikan PPN 12 persen tersebut disebut-sebut akan semakin mencekik masyarakat yang saat ini pun masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini juga ditambah dengan maraknya kasus korupsi, sehingga masyarakat hanya merasa mendapatkan pelayanan seadanya dari pemerintah.

Namun hal tersebut secara tegas dibantah oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi.

Pihaknya membantah soal adanya narasi yang menyebut bahwa pemerintah tidak pernah mengembalikkan hasil pajak ke masyarakat.

Padahal selama ini diketahui bahwa pemerintah telah banyak mengembalikan hasil pajak kepada masyarakat secara langsung. 

Bahkan kata dia, nominal yang dikembalikan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun dalam bentuk berbagai bantuan sosial hingga subsidi.

Dalam keterangnnya di akun YouTube CokroTv pada Jumat, 27 Desmeber 2024, dia menyebut bahwa mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat jumlahnya sangat besar. 

“Yang dikembalikan langsung nih dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi listrik. Itu mungkin di atas 500 triliun, dikembalikan ke masyarakat," kata Hasan.

“Kalau listrik nggak disubsidi, saudara-saudara kita yang 900 KWH itu, langganannya itu, dia mungkin sudah nggak sanggup lagi membayar tagihan. Subsidi itu dari pajak," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah juga mengalokasikan anggaran dari hasil pajak untuk kepentingan pelayanan lainnya seperti, sekolah hingga untuk gaji-gaji guru.

Berita Terkait
News Update