DTSE merupakan sistem terpadu yang menggabungkan berbagai data sosial ekonomi dari instansi seperti Kementerian Sosial, PLN, dan Pertamina.
Data ini dirancang untuk memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Valid
Dokumen KTP yang sah adalah syarat wajib bagi calon penerima. KTP berfungsi sebagai bukti identitas resmi yang akan digunakan dalam proses verifikasi dan pencairan bantuan sosial.
Dengan KTP yang valid, pemerintah dapat memastikan bahwa penerima terdaftar secara legal dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
Masuk dalam Kategori Keluarga Miskin atau Rentan Miskin
Bansos tahap 1 tahun 2025 ditujukan bagi keluarga yang tergolong miskin atau rentan miskin.
Status ini ditetapkan berdasarkan hasil survei sosial dan analisis ekonomi rumah tangga oleh pemerintah.
Keluarga yang masuk dalam kategori ini akan diprioritaskan untuk menerima bantuan, guna mendukung kesejahteraan mereka.
Belum Menerima Bantuan Serupa dari Program Lain
Calon penerima hanya diperbolehkan mendapatkan satu jenis bantuan sosial dalam satu periode.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan bantuan tersebar secara merata kepada masyarakat yang berhak.
Penerima yang telah mendapatkan bantuan dari program lain akan dikecualikan dari penerimaan bantuan serupa di program ini.
Dengan memenuhi semua syarat di atas, calon penerima dapat memastikan bahwa mereka terdaftar dan siap menerima bansos tahap 1 tahun 2025 secara tepat waktu.
DISCLAIMER: Penting untuk diketahui bahwa seluruh proses teknis yang berkaitan dengan penetapan penerima, verifikasi data, hingga pencairan sepenuhnya diatur dan dikelola oleh pihak pemerintah.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.webp)
