Prabowo Usul Gubernur Dipilih DPRD, Legislator PKB Tri Waluyo: Saya Ikut Aturan

Kamis 19 Des 2024, 19:55 WIB
Foto: Anggota DPRD Jakarta Fraksi PKB, Tri Waluyo. (Dok. DPRD Jakarta)

Foto: Anggota DPRD Jakarta Fraksi PKB, Tri Waluyo. (Dok. DPRD Jakarta)

POSKOTA.CO.ID - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik tingkat kota/ kabupaten dan provinsi yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, ditanggapi anggota DPRD DKI, H.Tri Waluyo. 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangasa (PKB) tersebut, perlu adanya kajian lebih mendalam untuk memastikan pilkada dipilih DPRD atau langsung oleh masyarakat. Sebab, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan.

"Pemilihan langsung oleh masyarakat dapat menjadi penerjemahan one man one vote (satu orang satu suara), Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan), dan seterusnya. Sementara pemilihan oleh DPRD juga menjadi pilihan demokrasi karena DPRD pun wakil rakyat. Mana yang terbaik, tentu harus melalui kajian mendalam," ucap H.Tri Waluyo, Kamis, 19 Desember 2024.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa partai politik (parpol) juga tidak akan mengambil keputusan sembarangan sekali pun wacana tersebut dilontarkan langsung presiden.  

Sebagaimana pengamalan dari pemilu ke pemilu, ujar H.Tri Waluyo, politik transaksional memang begitu dahsyat dan menjadi realitas yang memprihatinkan. "Sampai jargon NPWP "Nomor Piro Wani Piro" begitu populer," ujarnya. 

Meski demikian, apa pun yang menjadi aturan dan perundang-undangan dalam hal pemilihan gubernur dirinya akan menyesuaikan dan mengikutinya. 

"Pada prinsipnya jika ada aturan yang mengatur gubernur di pilih atau tidak di pilih oleh DPRD, sebagai anggota DPRD saya akan menyesuaikan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya jauh lebih efisien pemilihan kepala daerahnya. 

Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD saja. Selebihnya, DPRD-lah yang memilih bupati hingga gubernur. 

Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam satu atau dua hari saja. (Deny/Ril)

Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari

Berita Terkait
News Update