POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang krusial dalam membantu masyarakat miskin dan rentan.
Namun, sayangnya, praktik penyelewengan dana bansos masih kerap terjadi.
Tindakan curang ini tidak hanya merugikan penerima manfaat yang berhak, tetapi juga melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.
Dasar Hukum yang Berlaku
Hukum di Indonesia mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku penyelewengan dana bansos.
Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Pasal 43 ayat (1) UU 13/2011 secara spesifik mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin.
Bunyi pasalnya adalah: Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jerat Pidana Tidak Hanya Mengincar Individu
Pasal 33 yang dirujuk dalam Pasal 43 tersebut menjelaskan tentang penggunaan dana penanganan fakir miskin, yang meliputi berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi diri, dan pelayanan sosial.
Artinya, segala bentuk penyimpangan penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
Tidak hanya individu, korporasi yang terlibat dalam penyelewengan dana bansos juga dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. Hal ini diatur dalam ayat selanjutnya dari Pasal 43 UU 13/2011.
Apabila penyelewengan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana denda maksimal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Sanksi yang lebih berat ini diberikan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh korporasi biasanya lebih besar dan sistematis.
Peran Penting Masyarakat dan Pemerintah
Ketentuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan penyelewengan dana bansos.
Hukum ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran dana bansos untuk berhati-hati dan bertindak transparan serta akuntabel.
Jangan sekali-kali mencoba untuk menyalahgunakan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan dana bansos.
Jika menemukan indikasi penyelewengan, masyarakat diharapkan berani melaporkannya kepada pihak berwenang.
Dengan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, diharapkan penyaluran dana bansos dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penutup
Sosialisasi mengenai aturan hukum terkait penyelewengan dana bansos juga perlu terus digencarkan agar masyarakat semakin paham dan sadar akan konsekuensi hukum yang ada.
Mari bersama-sama menjaga integritas program bantuan sosial demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi yang merugikan banyak pihak.
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan follow WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari
.jpg)
.png)
