POSKOTA.CO.ID - Di tahun 2025 mendatang, sejumlah bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan pemerintah untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang data nomor induk kependudukan (NIK) terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Diperkirakan tahap pertama penyaluran bantuan ini akan dimulai pada Januari 2025.
Mengutip dari kanal YouTube Naura Vlog, di akhir Desember 2024 Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan proses verifikasi dan kelayakan untuk KPM di tahun 2025.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengganti pendataan DTKS menjadi data tunggal sosial ekonomi (DTSE).
Pergeseran proses pendataan tersebut, dirancang agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Selanjutnya, dalam penyalurannya pemerintah akan berfokus pada masyarakat rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas. Sementara KPM yang berusia produktif akan diberdayakan, semisal pemberian modal usaha.
Daftar Bansos yang akan Cair di Tahun 2025
Dari keterangan kanal YouTube Naura Vlog, ada empat bantuan sosial yang akan dicairkan pemerintah dimulai pada Januari 2025.
Berikut ini daftar bantuan yang dicairkan oleh pemerintah di tahun 2025, antara lain:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Mekanisme penyaluran bansos PKH ini akan dilakukan dalam empat tahap bagi penerima yang melalui Pos Indonesia dan enam tahap untuk KPM yang menerima pencairan melalui rekening kartu keluarga sejahtera (KKS).
Bantuan ini diberikan pada masyarakat yang memiliki komponen penerima ini:
- Komponen Ibu Hamil Rp750.000 penyaluran tiga bulan, Rp500.000 untuk penyaluran dua bulan atau Rp3.000.000 dalam satu tahun
- Komponen Anak usia 0-6 tahun Rp750.000 penyaluran tiga bulan, Rp500.000 untuk penyaluran dua bulan atau Rp3.000.000 dalam satu tahun
- Komponen Siswa SD Rp225.000 penyaluran tiga bulan, Rp150.000 penyaluran dua bulan atau Rp900.000 dalam satu tahun
- Komponen Siswa SMP Rp375.000 penyaluran tiga bulan, Rp250.000 penyaluran dua bulan atau Rp1.500.000 dalam satu tahun
- Komponen Siswa SMA Rp500.000 penyaluran tiga bulan, Rp333.333 penyaluran dua bulan atau Rp2.000.000 dalam satu tahun
- Komponen Disabilitas Rp600.000 penyaluran tiga bulan, Rp400.000 penyaluran dua bulan atau Rp2.400.000 dalam satu tahun
- Komponen Lansia Rp600.000 penyaluran tiga bulan, Rp400.000 penyaluran dua bulan atau Rp2.400.000 dalam satu tahun
Adanya pergeseran penggunaan data penerima menggunakan DTSE serta proses verifikasi ulang, memungkinkan penerima PKH di tahun 2024 tidak lagi menerima bantuan di tahun 2025, karena proses verval akan lebih ketat.
