Hal ini menyangkut beberapa aspek agar terciptanya fasilitas yang memadai, seperti
tersedia ruang yang lebih luas untuk jalan dan saluran air yang juga sebagai jalur evakuasi.
Kemudian jaringan utilitas terpadu seperti air bersih, air limbah, listrik, gas, internet dapat tertata rapi.
Sehingga, kawasan permukiman tersebut akan bebas dari terjadinya kebakaran dan lingkungannnya menjadi sehat.
"Ini untuk mengurangi kepadatan bangunan, maka kawasan permukiman dibangun rusunawa sehingga daya tampung hunian bisa ditingkatkan," ucapnya.
Kedua, jika lahan tersebut tidak sesuai peruntukkan, maka warga perlu di relokasi ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) terdekat.
Jika hal itu tidak tersedia, maka Pemprov DKI Jakarta perlu membangun Rusunawa di atas lahan aset pemerintah daerah.
Seperti halnya, kantor kelurahan, kecamatan, pasar, puskesmas, hingha sekolah negeri.
Adapun komposisi Rusunawa yang dapat dijadikan tempat tinggal bagi warga, dengan mengedepankan pemanfaatan ruang setiap lantai bangunan.
Semisal lantai basement untuk parkir komunal komersial, lantai dasar untuk taman maupun ruang publik.
"Kemudian lantai lainnya dapat difungsikan untuk kantor, tempat usaha warga lainnya seperti urban farming, bank sampah anorganik, sedangkan lantai berikutnya itu bisa untuk hunian sewa warga," kata Nirwono.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.png)
.jpg)
.jpg)
