POSKOTA.CO.ID – Ratusan rumah hangus dalam kebakaran hebat di kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Selasa 10 Desember 2024 lalu.
Kobaran api dalam peristiwa itu membuat ribuan warga yang sebelumnya bermukim permukiman padat penduduk tersebut terdampak.
Dikutip dari berbagai sumber, mereka yang menjadi korban, kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di tempat pengungsian sementara.
Penggamat Tata Kota, Nirwono Joga, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera bergerak cepat.
Pengecekan ulang peruntukan lahan pemukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mengalami kebakaran hebat beberapa waktu lalu itu mesti dilakukan secepatnnya.
"Pemda DKI hanya memiliki waktu maksimal 2 minggu untuk memastikan penataan kawasan permukiman di kemayoran pasca kebakaran," kata Nirwono Jogo dalam pernyataannya Minggu, 14 Desember 2024.
Jika tidak ada aksi nyata, maka para warga yang terdampak tersebut akan kembali dan membentuk bangunan baru di lokasi yang sama.
Apabila Pemrov Jakarta lamban melakukan penanganan, bencana serupa bakal kembali muncul.
"Jika tidak ada aksi nyata, bisa dipastikan warga di pengungsian akan segera kembali, lalu membangun kembali rumahnya secara swadaya dalam bentuk rumah semi permanen," ucap dia.
Kebakaran permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa, 10 Desember 2024.(Tangkap Layar Instagram/@info_jakartapusat)
Dia menganalisa, terdapat dua kemungkinan pengendalian terhadap pemukiman warga di lokasi yang terdampak kebakaran.
Pertama, apabila lahan di pemukiman warga tersebut sesuai peruntukkan, maka dapat dilakukan peremajaan/penataan ulang kawasan permukiman.
Hal ini menyangkut beberapa aspek agar terciptanya fasilitas yang memadai, seperti
tersedia ruang yang lebih luas untuk jalan dan saluran air yang juga sebagai jalur evakuasi.
Kemudian jaringan utilitas terpadu seperti air bersih, air limbah, listrik, gas, internet dapat tertata rapi.
Sehingga, kawasan permukiman tersebut akan bebas dari terjadinya kebakaran dan lingkungannnya menjadi sehat.
"Ini untuk mengurangi kepadatan bangunan, maka kawasan permukiman dibangun rusunawa sehingga daya tampung hunian bisa ditingkatkan," ucapnya.
Kedua, jika lahan tersebut tidak sesuai peruntukkan, maka warga perlu di relokasi ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) terdekat.
Jika hal itu tidak tersedia, maka Pemprov DKI Jakarta perlu membangun Rusunawa di atas lahan aset pemerintah daerah.
Seperti halnya, kantor kelurahan, kecamatan, pasar, puskesmas, hingha sekolah negeri.
Adapun komposisi Rusunawa yang dapat dijadikan tempat tinggal bagi warga, dengan mengedepankan pemanfaatan ruang setiap lantai bangunan.
Semisal lantai basement untuk parkir komunal komersial, lantai dasar untuk taman maupun ruang publik.
"Kemudian lantai lainnya dapat difungsikan untuk kantor, tempat usaha warga lainnya seperti urban farming, bank sampah anorganik, sedangkan lantai berikutnya itu bisa untuk hunian sewa warga," kata Nirwono.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.