Kabar Gembira! Dana Bansos PKH Tahap 6 dan BPNT Mulai Disalurkan Lagi Usai Pilkada Serentak, Cek Selengkapnya

POSKOTA.CO.ID - Kabar baik datang bagi masyarakat yang menantikan penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah akhirnya kembali melanjutkan distribusi bansos yang sempat tertunda akibat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Dengan berakhirnya proses Pilkada, sejumlah bansos Kemensos mulai disalurkan kembali secara bertahap, memberikan harapan baru bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan dukungan.

Sebagaimana yang diketahui, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

Namun, jelang Pilkada serentak, distribusi bansos sempat dihentikan sementara demi menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik di tengah masa politik.

Kini, setelah Pilkada usai, Kementerian Sosial memastikan bahwa penyaluran bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), akan kembali dilanjutkan mulai akhir November 2024.

Dilansir dari tayangan YouTube INFO BANSOS, seiring dengan selesainya Pilkada, status pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap 6 alokasi November–Desember 2024 menunjukkan perkembangan signifikan.

Berdasarkan pemantauan pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), status bantuan telah berubah menjadi Surat Perintah Membayar (SPM). Ini berarti Kementerian Sosial telah mengajukan dokumen SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN kemudian akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar bagi bank penyalur untuk mentransfer dana bansos sebesar Rp400.000 ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) para KPM.

Menurut aturan, SP2D diterbitkan paling lambat dua hari kerja setelah SPM diajukan. Proses ini memastikan dana bantuan dapat segera masuk ke rekening KPM. Meskipun pencairan dilakukan secara bertahap, beberapa KPM telah melaporkan menerima dana BPNT dengan bukti struk pencairan senilai Rp400.000.

Hal ini menunjukkan adanya progres penyaluran bantuan dana bansos di sejumlah daerah, terutama yang menerima kunjungan pejabat pusat.

Selain BPNT, bantuan sosial lainnya juga akan disalurkan hingga akhir tahun 2024, meliputi:

1. PKH Tahap 6 untuk alokasi November–Desember.
2. Bantuan BPNT Juli–Desember bagi KPM peralihan dari PT Pos Indonesia.
3. PKH dan BPNT melalui KKS untuk penerima manfaat yang terdaftar.