POSKOTA.CO.ID - Sekolah gratis yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai perlu dikaji ulang.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyebut pemerintah perlu mengkaji lebih dalam soal mekanisme sekolah gratis.
Jangan sampai program sekolah gratis tersebut justru malah mencabut hak warga negara yaitu bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Jadi sekolah tanpa bayar untuk seluruh anak Jakarta, gak boleh ada diskriminasi. Jadi kalau sekolah gratis itu untuk semua anak. Itu pertama. Nah KJP itu beda, KJP gak semua anak Jakarta, KJP khusus anak Jakarta yang ekonomi di bawah," kata Ubaid melalui sambungan telepon, Sabtu, 9 November 2024.
"Karena itu harusnya ya, karena ini berbeda, ya dibedakan. Jangan kemudian anggaran KJP dipakai untuk sekolah gratis. Beda urusan ini," tambahnya.
Ubaid menuturkan, pemerintah harus memastikan jika program sekolah gratis diperuntukkan bagi seluruh warga Jakarta khususnya kalangan tidak mampu.
Ia menilai bahwa sekolah gratis dengan penyaluran KJP harus dibedakan. Jangan sampai dengan adanya program sekolah gratis ini, justru malah menghilangkan KJP.
"Karena beda urusan maka pos untuk katakanlah ada fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah salah satu kewajiban negara dalam rangka memelihara anak-anak dari kelompok miskin ini dengan KJP. Bahwa KJP itu misalnya ya, tidak tepat sasaran, itu harus diluruskan. Tetapi yang tepat sasaran, yang digunakan benar kan juga banyak," ungkapnya.
Pencabutan KJP Bikin Kalang Kabut
Ubaid mencontohkan salah satunya yaitu anak-anak yang dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri yang notabene gratis. Di sisi lain, anak tersebut juga dari kalangan tidak mampu.
"Kalau selama mereka udah gratis, tapi mereka dapat kelompok miskin dapat KJP, jadi dia dapat KJP sekokah di sekolah negeri. Tiba-tiba KJP dihilangkan kan mereka kalang kabut memenuhi biaya sekolahnya kan," ucapnya.
Maka dari itu, ia menilai perlu adanya edukasi terkait penyaluran KJP yang disebut tidak tepat sasaran. Hal ini agar KJP juga diberikan untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
.jpg)
.jpg)
.png)
