POSKOTA.CO.ID - Warga di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara, resah akan digusur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mereka pun sudah mendapat surat dari Pemprov tentang adanya penggusuran di akhir 2024 ini.
Salah seorang warga setempat, Mak Ribut mengatakan, penggusuran ini karena Pemprov akan mengerjakan proyek pelebaran jalan di sekitar kolong jembatan. "Katanya sih digusur buat pelebaran jalan, makanya digusur," kata pedagang bubur itu, belum lama ini.
Mak Ribut juga menyebutkan, kabarnya penggusuran akan dilakukan pada awal Desember 2024. "Dengar-dengar sih abis tahun atau gak awal Desember. Udah pada dapet surat di kolong," kata Mak Ribut.
Mengetahui akan digusur, warga pasrah dengan keputusan pemerintah. "Warga ya mau gak mau lah, (lahannya) punya pemerintah," ujar Mak Ribut.
Namun warga berharap ada solusi dari Pemprov Jakarta, terutama karena banyak yang bergantung pada tempat tinggal di kolong jembatan karena alasan ekonomi.
Warga lain yang lama tinggal di kolong jembatan, Annisa, menyampaikan banyak warga yang sudah lama tinggal di kolong jembatan ini. Sebagian besar penghuninya warga pendatang.
Annisa mengungkapkan, kolong jembatan Penjaringan sudah mulai padat dihuni warga sejak 2007. Menjadi tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu bayar sewa di tempat lain. Biaya hidup di kolong jembatan bagi mereka lebih murah dibandingkan tempat lain.
Sebagian besar penghuni kolong bekerja sebagai pemulung, pengamen maupun karyawan pabrik. "Rata-rata mereka kerjanya di luar sih, sebagian kerjanya ada yang jadi pemulung, pengamen, ada juga yang kerja di pabrik," ujar Annisa.
Sering Kebakaran
Annisa juga mengatakan, kolong jembatan ini sering dilanda kebakaran. "Kebakaran sudah beberapa kali," kata dia.
Menurutnya, meski sudah beberapa kali dibenahi, lingkungan di kolong tersebut terus dihuni oleh banyak orang, meski telah dibangun tembok pembatas. "Sudah diratain sampai ditembok tetap dijebol, bikin lagi," ucap Annisa dengan nada pasrah.
Annisa mengakui, tinggal di kolong Jembatan Pakin memang terjangkau tetapi tidak aman dan tidak layak huni. Dia berharap pemerintah dapat menyediakan solusi tempat tinggal yang lebih baik, agar tidak kembali ke jalanan atau terancam kehilangan tempat tinggal. (M1)
.jpg)
