POSKOTA.CO.ID - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, upaya pemberantasan judi online belum maksimal, karena bertabrakan dengan kepentingan.
"Indikasinya upaya pemberantasan judol bertabrakan dengan banyak kepentingan-kepentingan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu, 6 November 2024.
Menurut Bambang, penghasilan dari judi online begitu besar. Ia menyebut, penghasilan tersebut bisa membiayai berbagai kegiatan, termasuk yang berhubungan dengan politik.
"Tak bisa dipungkiri bahwa pendapatan dari judol itu sangat besar dan menggiurkan, yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ilegal, dan tak menutup kemungkinan juga masuk di dalam kegiatan politik," jelasnya.
Sementara itu, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan sejumlah lembaga, dinilai hanya mampu memberantas pelaku judi online level bawah dan menengah saja.
"Indikasinya karena di level atas, banyak kepentingan yang terlibat," tegas Bambang.
Ia pun mempertanyakan alasan penegak hukum baru melakukan gebrakan dengan menangkap para pelaku hingga di tingkat kementerian.
"Asumsi tersebut muncul karena Satgas Judol sebelumnya nyaris tak membuat gebrakan nyata meski PPATK sudah menyampaikan data terkait transaksi judol. Kenapa baru sekarang melakukan penangkapan lebih serius," ujarnya.
"Aliran dana dari judol itu jelas ada, dan PPATK mampu mendeteksinya. Makanya lagi-lagi ini soal itikad, integritas dan profesionalisme penyidik untuk melanjutkannya," ujarnya.
Lebih jauh, Bambang menganggap ada indikasi perubahan peta kebijakan di level elite, sehingga pelaku yang terlibat judi online diringkus.
"Makanya kalau saat ini ada penangkapan pelaku judol dari internal kementerian Komdigi atau dulu Kemenkominfo tak mengejutkan lagi. Dan itu mengindikasikan ada perubahan peta kebijakan di level elit," paparnya.
.jpg)
