POSKOTA.CO.ID – Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peralihan PT Pos Indonesia akan menerima saldo dana Bansos PKH plus BPNT lebih besar di akhir tahun 2024 ini.
Alasannya cukup logis, karena para KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut mayoritas belum menerima saldo bansos sejak Juli 2024.
Oleh karena itu, menjelang akhir tahun 2024, pemerintah terus mempersiapkan pencairan bantuan sosial (bansos) untuk para KPM PKH plus BPNT peralihan PT Pos ini.
Mengingat jumlah KPM serta dana bansos yang harus dibayarkan cukup banyak, maka alokasi anggaran yang dibutuhkan pun cukup besar.
Pertanyaannya, apakah anggaran pemerintah cukup untuk mencairkan bantuan dalam jumlah besar itu? Tentu jawabannya adalah ya.
Sebab pemerintah telah mengalokasikan anggaran bansos PKH dan BPNT ini sejak tahun sebelumnya.
Melalui kesiapan anggaran tersebut, dapat dipastikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pencairan hingga akhir tahun 2024 tersedia.
Masyarakat, khususnya mereka yang berhak mendapatkan bantuan sosial, diharapkan tidak perlu khawatir tentang ketersediaan anggaran tersebut.
Rapelan Bansos Akhir Tahun
KPM peralihan dari pos ke KKS akan menerima bantuan yang dirapel atau digabungkan, sehingga jumlah yang diterima pada akhir tahun ini akan lebih besar dibanding pencairan-pencairan sebelumnya.
Hal ini tentunya menjadi kabar baik, terutama bagi KPM yang sudah menunggu pencairan sejak pertengahan tahun.
Walaupun pencairan ini belum bisa dipastikan sebagai janji mutlak, namun berdasarkan pengalaman di lapangan dan data di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nasional (SIKS-NG), menunjukkan kemungkinan positif bahwa KPM PKH Plus BPNT dengan kriteria tertentu akan menerima bantuan dari pemerintah dalam jumlah besar pada akhir tahun.
.png)
