POSKOTA.CO.ID - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD mengungkapkan bahwa kunjungan kerja pejabat ke luar negeri banyak dikeluhkan pegawai Kedutaan Besar negara tujuan.
Termasuk dirinya mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembatasan kunjungan kerja keluar negeri bagi para pejabatnya.
"SAMPAI saat ini arahan2 dan sikap Presiden Prabowo utk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi msh memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pjbt, termasuk DPR/DPRD, tidak bnyk studi banding krn kita sdh tahu masalah kita," beber matan Calon Wakil Presiden Mahfud MD dalam cuitan 'X', dikutip Poskota, Minggu 3 November 2024.
Bahkan dirinya mengakui ketika duduk menjadi pejabat di Pemerintahan sering mendapatkan keluhan dari para pegawai Kedutaan Besar.
"DULU, kalau sy tugas ke luar negeri bnyk pegawai kedubes RI yg mengeluh krn hampir setiap saat scr bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yg satu, datang lain. Mereka hrs dilayani scr protokoler," ungkapnya.
Dikatakan Mahfud, untuk kunjungan keluar negeri justru diberikan dengan aturan yang resmi membolehkan hal tersebut.
"MASALAHNYA, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bg Pemda/DPRD diberikan dgn aturan resmi. Bahkan, waktu sy di DPR, selain Komisi2, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tdk ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan scr halus mereka sering mengeluh," paparnya.
Untuk itu, Mahfud pun menyarankan agar regulasi kunjungan kerja ke luar negeri ini untuk diatur kembali.
"PEMERINTAH perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini scr ketat. Sy tahu Kemenkeu dan Kemdagri sdh berusaha utk mengatur ini tapi jk sdh dibahas di lembaga politik tertentu ada sj alasan utk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, hrs memelopori pengaturan kembali ttg in," bebernya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan imbauan untuk para menterinya berupa larangan untuk membiarkan jajarannya sering berpergian ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan kata sambutan di acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 November 2024.
.jpg)
