POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah mengkonfirmasi rencana perubahan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari sistem kuota menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Melalui skema baru ini, bantuan tidak lagi berupa subsidi pada harga BBM, melainkan berupa bantuan tunai yang langsung disalurkan kepada masyarakat yang dianggap layak menerimanya.
Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap alokasi bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Di awal bulan November, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa skema ini sedang dikaji secara serius oleh tim khusus yang ditunjuk untuk menentukan kebijakan.
Setelah kajian selesai, tim akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diambil keputusan akhir.
Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT, yang nantinya akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menurut Bahlil, tujuan dari adanya perubahan ini adalah agar bantuan lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, perubahan ini juga diakui sebagai langkah yang menimbulkan pro dan kontra.
Meskipun BLT dapat langsung diberikan kepada masyarakat, penghapusan subsidi BBM dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok karena biaya distribusi yang meningkat.
Penghapusan subsidi BBM dapat menyebabkan harga bahan pokok menjadi lebih mahal karena distribusi barang yang memerlukan BBM bersubsidi berpotensi meningkatkan biaya operasional.
Kondisi ini, jika tidak diimbangi dengan nominal BLT yang cukup, bisa membuat daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa data penerima BLT benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Langkah ini dinilai sangat penting untuk menghindari manipulasi data yang dapat merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.
