FENOMENA gulung tikar alias bangkrutnya ratusan rumah makan ‘Warteg’ di Jakarta Timur kian menguatkan kalau situasi perekonomian di kalangan masyarakat kelas bawah sedang tidak baik baik saja.
Diketahui, Ketua Koordinator Wilayah Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Jakarta Timur, Nawawi mengatakan berdasar data tercatat 200 pedagang Warteg di Jakarta Timur yang bangkrut.
“Kira-kira hampir 20 persen Warteg tutup, kalau di Jakarta Timur kira-kira hampir 200 Warteg,” kata Nawawi saat dikonfirmasi wartawan beberapa Waktu lalu.
Dia mencontohkan pada tahun 2024 saja tercatat lima Warteg di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang gulung tikar hingga pulang ke kampung halaman.
Daya beli masyarakat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, tidak stabilnya harga bahan pokok, persaingan usaha, hingga kenaikan harga kontrak sewa kios membuat pedagang kesulitan hingga memutuskan untuk gulung tikar.
Kondisi demikian perlu mendapatkan perhatian sangat serius dari pemerintah.
Betapa tidak, karena ada ratusan ribu orang akan terdampak serius ketika saudara-saudara kita para pelaku usaha warteg terancam gulung tikar. Pemerintah perlu turun tangan membantu persoalan ini.
Kementerian Koperasi dan UMKM untuk tidak menutup mata dan telinga dengan kondisi ini.
Kemenkop Ukm mestinya sigap dong ketika ada persoalan ini karena menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak mesti segera diselesaikan dan dibantu. Jangan pasif dan jangan abai.
Ada sejumlah solusi yang dapat diambil Pemerintah dalam menyelamatkan ratusan pelaku usaha warteg yang terancam gulung tikar ini.
Pemerintah harus memberikan akses permodalan dengan skala prioritas bagi UMKM semacam Warteg ini, kemudian Pemerintah juga mesti melibatkan mereka untuk minimal menyediakan apa yang menjadi kebutuhan lembaga-lembaga pemerintah semisal menyediakan makanan harian dan terpenting Pemerintah harus memberikan relaksasi kredit bagi mereka.
Solusi semacam ini mesti diberikan sebagai upaya menghindari efek serius dari potensi kebangkrutan yang tengah membayangi mereka.
Sebagai upaya mencegah melonjaknya angka pengangguran. Potensi pengangguran akan cukup besar dan ini tentu saja akan jadi beban Pemerintah.
Alarm sudah berbunyi, maka sebaiknya pemerintah yang concern terhadap persoalan itu bergerak cepat jangan leha-leha di tengah kondisi darurat seperti ini. (*)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
