POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai, penerapan kebijakan pejabat dalam pemerintahan Prabowo Subianto menggunakan mobil keluaran PT Pindad, sebagai terobosan yang bagus.
Walau begitu, Djoko mengatakan, porsi pengadaan kendaraan keluaran Pindad harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pasalnya, kendaraan-kendaraan bekas periode sebelumnya masih ada.
"Ini kemarin kalau tidak salah, menteri-menteri sebagian sudah membeli mobil listrik, termasuk direksi bumn. Nah yang masih bisa digunakan agar tidak diganti, mubajir dan buang-buang uang negara," ujar Djoko saat dikonfirmasi, Senin, 28 Oktober 2024.
Djoko menyarankan para menteri dari periode sebelumnya tetap menggunakan kendaraan lama. Kendaraan baru dari Pindad sebaiknya diberikan kepada menteri atau wakil menteri yang baru.
"Berikan (Pindad) itu ke menteri yang baru aja, menteri HAM, kalau ada dua menteri yang baru. kalau ada dua jangan beli tiga. Itu namanya pemborosan," paparnya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan supaya pemerintah tidak mengeluarkan anggaran berlebih untuk pengadaan kendaraan mobil dari Pindad.
"Jadi jangan semua dipukul rata semua, karena kemarin ada kendaraan listrik, saya setuju, harus dipilih, misalkan menterinya udah pake listrik, nah wamennya pake pindad. Jangan beli yang baru-baru semua itu namanya pemborosan," ungkapnya.
Meski demikian, Djoko mendukung penggunaan produk dalam negeri oleh Kabinet Merah Putih di samping kualitasnya yang masih jauh dari produk luar negeri.
"Apapun, jelek-jelek buatan bangsa sendiri, saya setuju, bahkan produk dari luar negeri saat membuat pun itu enggak langsung bagus," tutupnya.
Lebih jauh, Djoko menyebut Pindad sebaiknya mengeluarkan armada bus untuk masyarakat umum, karena kebutuhannya semakin tinggi.
"Lebih baik Pindad mulai merancang bus. Bus umum itu yang dibutuhkan rakyat, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat," terangnya.
