Kriteria Kelayakan: Pemerintah menetapkan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi untuk menjadi KPM, termasuk kondisi ekonomi dan sosial.
Validasi Data: Data yang telah diinput divalidasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa hanya keluarga yang memenuhi syarat yang terdaftar.
4. Pencairan Dana
Penyaluran Dana: Setelah KPM ditetapkan, dana akan disalurkan melalui bank yang ditunjuk atau melalui e-wallet yang telah ditentukan.
Informasi Pencairan: KPM menerima informasi mengenai waktu dan cara pencairan dana, biasanya melalui SMS atau pengumuman dari petugas.
Proses Pencairan: KPM melakukan pencairan dana di bank atau melalui aplikasi sesuai petunjuk yang diberikan. Untuk BPNT, dana biasanya dicairkan dalam bentuk sembako yang dapat diambil di agen atau toko mitra.
5. Monitoring dan Evaluasi
Pemantauan Penggunaan Dana: Penggunaan dana Bansos oleh KPM dimonitor untuk memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuannya.
Evaluasi Program: Dinas Sosial melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program PKH dan BPNT, serta untuk perbaikan di masa mendatang.
6. Pelaporan
Laporan Keuangan: KPM dan petugas terkait membuat laporan mengenai penggunaan dana.
Pelaporan Hasil: Hasil evaluasi dan pemantauan dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk pertanggungjawaban dan perbaikan program.
Seluruh Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.(*)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
