POSKOTA.CO.ID - Adanya pembukaan rekening kolektif atau burekol dengan transisi penyaluran dana bantuan sosial dari PT Pos Indonesia ke bank Himbara masih dinanti Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Perubahan metode penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam distribusi saldo dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Saat ini, sekitar 90 persen dari KPM telah menerima pencairan saldo dana bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT periode September-Oktober 2024 melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun, karena pencairan dilakukan secara bertahap, masih ada sejumlah KPM yang mengalami keterlambatan, terutama mereka yang baru saja menerima KKS hasil burekol yang dimulai sejak Agustus 2024 lalu.
Proses distribusi KKS baru yang dilakukan menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan semua KPM mendapatkan akses ke bantuan sosial.
Meski pencairan bansos ke KKS baru belum merata diterima sejak periode Agustus-September lalu. Namun, Pemerintah bersama pihak perbankan terus mengupayakan percepatan agar dana bansos dapat dicairkan segera ke KKS KPM.
Dari informasi yang dibagikan oleh kanal YouTube Diary Bansos, pencairan saldo dana bansos ini dimungkinkan akan diterima rapel ke KKS baru, meski jadwal pencairannya hingga saat ini belum diketahui.
Bagi masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tidak perlu khawatir jika bantuan belum diterima.
Karena pencairan dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk memastikan kelancaran penyaluran dan ketepatan sasaran, sehingga semua KPM dapat menikmati manfaat dari bantuan tersebut.
Disamping itu, kemarin 20 Oktober 2024, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, resmi dilantik sebagai Menteri Sosial untuk pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Gus Ipul sebelumnya pernah menjabat posisi yang sama di era Presiden Joko Widodo, menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur.
