POSKOTA.CO.ID - Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan program bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Saat ini, proses penyaluran melalui PT POS untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah memasuki tahap ke-4, namun belum ada kepastian kapan bantuan tersebut akan direalisasikan.
Bahkan, meskipun seharusnya sudah memasuki tahap ke-5, distribusinya masih tertunda.
Pada bulan September, Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan surat yang memberitahukan bahwa penyaluran bantuan sosial akan dialihkan dari PT POS ke Himpunan Bank Negara (HIMBARA), yang mencakup beberapa bank milik negara.
Surat tersebut ditujukan kepada para pendamping PKH di seluruh Indonesia, dengan instruksi untuk mendampingi proses distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan (Butab) kepada KPM.
Namun, hingga saat ini belum ada informasi terbaru mengenai kapan tepatnya KKS dan Butab akan didistribusikan untuk KPM yang dialihkan dari PT POS ke HIMBARA.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKSNG), status KPM peralihan baru sampai tahap pengalihan data ke Bank BRI, tetapi nominal bantuan belum diproses untuk ditransfer.
Mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui bank mencakup beberapa tahap, yaitu:
- Registrasi dan Pembukaan Rekening: KPM yang datanya sudah diverifikasi akan dibukakan rekening oleh bank penyalur.
- Edukasi dan Sosialisasi: KPM diberikan pemahaman tentang cara menggunakan KKS dan cara mengakses dana bantuan.
- Penyaluran Dana PKH: Dana bantuan akan ditransfer ke rekening KPM.
- Penarikan Dana PKH: KPM dapat menarik dana dari rekening menggunakan KKS.
- Pelaporan Hasil Penyaluran: Bank dan pihak terkait melaporkan hasil penyaluran dana kepada pemerintah.
Penting bagi KPM memastikan bahwa data mereka akurat dan sudah diverifikasi untuk kelancaran proses pembukaan rekening dan penyaluran KKS.
KKS akan digunakan sebagai kartu identitas dan akses untuk mencairkan bantuan.
Jika data tidak akurat, proses penyaluran bisa tertunda, sehingga KPM perlu terus memantau perkembangan dari pihak berwenang terkait penyaluran bantuan sosial ini.
