POSKOTA.CO.ID - Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan jatah menteri bagi Muhammadiyah pada Kabinetnya mendatang.
Dua kader Muhammadiyah yang dipanggil ke Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober 2024 yakni Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dan Kader Muhamadiyah Raja Juli Antoni (RAJ).
Seusai dipanggil Prabowo, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa dirinya diberikan amanah oleh Presiden Terpilih agar memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengan sendiri merupakan pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Tadi Pak Prabowo memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Insya Allah, saya akan didampingi oleh dua wakil menteri, meskipun saya belum mengetahui secara pasti otoritasnya apa saja,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan, Senin 14 Oktober 2024.
Salahsatu alasan dirinya menerima amanah dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah bahwa pendidikan harus menjadi prioritas dalam membangun bangsa.
“Kami menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa pendidikan harus dijadikan gerakan pencerdasan untuk Indonesia yang berkemajuan. Beliau juga memberikan beberapa arahan terkait bagaimana saya dapat bekerja dengan baik dalam memajukan sektor pendidikan,” terangnya.
Disinggung mengenai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sendiri bagaimana. Abdul Mu'ti belum mengetahui, dirinya hanya fokus dengan apa yang diberikan amanah dari Prabowo saja.
“Saya belum tahu soal itu. Saya hanya diberi amanah untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ungkapnya.
Kader Muhammadiyah lainnya yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara ialah Raja Juli Antoni (RJA). Berdasarkan informasi RJA akan diberikan amanah untuk memimpin Kementerian Kehutanan.
Sebelumnya diera Presiden Joko Widodo, RJA menjabat sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.
Hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru lima tahun kedepan.