Istilah politik mencuat seiring dengan dinamika politik yang sedang terjadi.Kata koalisi acap disebut , ketika tahapan pilpres, memasuki masa pendaftaran.
Mengingat untuk mengusung paslon Presiden – Wapres pada pilpres lalu, menuntut partai politik harus berkoalisi, kecuali PDIP yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan.
Usai pilpres pun koalisi masih dominan menjadi atraksi politik, guna membangun dukungan kepada pemerintahan mendatang. Ini tak lepas dengan pembentukan kabinet mendatang.
Soal kabinet mendatang berbagai kalangan berharap akan terbentuk kabinet yang baik, dan mampu menyelesaikan beragam tantangan ke depan, yang kian berat.
Bukan sekedar mengafirmasi kepentingan politik para pendukungnya pada pilpres lalu, seperti dikatakan Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (9/10/2024) lalu.
Dia berharap presiden terpilih membentuk kabinet pemerintahan yang profesional yag mampu mengatasi permasalahan – permasalahan bangsa.
Kabinet yang bukan cuma sekedar dagang politik.
“Tapi bukan rahasia lagi, jika parpol koalisi pendukung pemerintahan akan mendapat jatah menteri di kabinet. Dari kabinet ke kabinet begitu adanya,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Yang tidak mendukung saja kadang dapat jatah menteri, apalagi yang jelas-jelas mendukung,” kata Yudi.
“Apa itu yang dimaksud dagang politik, semata demi keuntungan?,” tanya Heri. ‘Tak tahulah, yang jelas bagi-bagi kue kekuasaan di antara parpol koalisi, lazim terjadi guna memperkuat pemerintahan dan dukungan parlemen. Sah-sah saja, “ kata mas Bro.
“Jadi wajar saja, yang terpenting siapa pun yang masuk dalam kabinet harus benar- benar profesional dan memiliki kemampuan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya,” kata Heri.
“Artinya profesional itu bisa dari kader parpol maupun non parpol. Karena banyak banyak kader dan simpatisan parpol yang memiliki keahlian di berbagai bidang, bisa ekonomi, keuangan, perdagangan, sosial, dan budaya,” kata Yudi.
“Ada juga yang berpendapat profesional itu bukan hanya tokoh yang ahli di bidangnya, tetapi juga bukan kader parpol, terutama untuk kementerian yang strategis seperti kemenkeu, kemenlu, BUMN, Kejagung dan lainnya,” kata mas Bro.
“Maksudnya agar independensinya terjaga ya, nggak ada konflik kepentingan saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Heri.
“Sepertinya begitu..” kata mas Bro. (Joko Lestari).
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.png)
