Dua pekan sudah kampanye pilkada serentak 2024 digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah (cakada).
Debat calon kepala daerah pun mulai digelar dengan tema menyesuaikan kebutuhan di daerahnya. Namun, tak lepas dari upaya untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya.
Janji manis pun mulai ditebar sebagai aksesoris kampanye. Kata-kata indah, sejuk dan menawan pun tak lupa diselipkan guna lebih meyakinkan sebagai calon yang layak dipilih.
Bahkan, tak acap memuji diri sendiri sebagai sosok yang cerdas, berwibawa, santun, dan amanah serta masih banyak lagi yang memberi arah sebagai calon yang mumpuni.
Salahkah atraksi politik semacam ini? Jawabnya tidak. Yang namanya kampanye adalah penyampaian program-program dalam bentuk janji-janji, jika terpilih nanti.
Masing-masing pasangan calon (paslon) tentu akan berkata bahwa programnya yang paling baik, paling oke dan paling keren. Tetapi apakah janjinya nantinya dapat dipenuhi, itulah masalahnya.
Program kerjanya baik dan sangat dibutuhkan publik,tetapi sulit dijalankan karena tiadanya dukungan anggaran dan fasilitas. Sebaliknya, programnya kurang menarik, tetapi dapat dijalankan dengan baik karena anggaran mendukung.
Ini soal pilihan, semuanya kembali kepada masing-masing paslon bagaimana mengemas program melalui janji-janji yang disosialisasikan kepada masyarakat.
Apakah program tersebut sangat realistis, baik dan buruk, sepenuhnya kembali kepada masyarakat yang menilainya.
Yang jelas, pemilih sekarang kian cerdas dan realistis dalam menyikapi janji yang ditebar oleh para paslon.
Janji yang tidak realistis dan tidak logis saja, dapat diduga tidak akan mendatangkan simpati, apalagi yang hanya bermodalkan ‘menjual mimpi’.
Sebut saja janji membangun sekolah di setiap desa, berobat gratis, sekolah gratis, jalan-jalan desa di-hotmix, dan beragam bantuan lainnya.
Itu misalnya. Pertanyaannya kemudian dananya dari mana, sementara APBD saja cekak untuk memenuhi kebutuhan rutin. Lain halnya jika janji itu akan menggunakan dana pribadi karena sang calon sangat-sangat berlimpah harta.
Namun, mungkinkah itu? Jawabnya kembali kepada masyarakat yang akan memilih calon kepala daerahnya.
Yang jelas, di negara maju capres, calon senator dan legislator sangat hati-hati karena janji yang hanya menjual mimpi akan menjadi bumerang, di antaranya elektabilitas langsung terjun bebas. Selain mencuatnya gugatan publik. (*).
Dapatkan berita serta informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.