Rapor Merah Jokowi Periode Kedua: 3 Instrumen Produk Hukum yang Dianggap Bungkam Iklim Demokrasi

Rabu 25 Sep 2024, 20:20 WIB
Jelang lengser, ada rapor merah Jokowi yang dianggap membungkam iklim demokrasi. (Biro Pres)

Jelang lengser, ada rapor merah Jokowi yang dianggap membungkam iklim demokrasi. (Biro Pres)

POSKOTA.CO.ID – Jelang lengsernya Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2024, terdapat beragam penilaian bagi pemerintahannya.

Yang banyak disorot adalah penilaian mengenai kinerjanya yang dianggap tidak memuaskan, salah satunya dari akun YouTube Remotivi, bertajuk Rapor Merah Jokowi 10 Tahun Memimpin Indonesia.

Permasalahan yang terlihat menonjol dalam periode kedua ini adalah berkaitan dengan turunnya Indeks Demokrasi Indonesia.

Menurut akun itu, di periode pertama Presiden Jokowi mendapatkan rapor merah dalam hal demokrasi kata beberapa peneliti politik. “Nilainya bukan cuman jelek tapi rekor terjelek setelah hampir 20 tahun lalu,” ungkapnya.

Rapor Merah Jokowi

Lalu bagaimana dengan periode kedua? Diketahui bahwa dalam periode ini ada banyak regulasi yang dirancang untuk membungkam orang-orang kritis di era Jokowi, seperti UU ITE.

UU ITE sudah direvisi dua kali, revisi pertama pada 2016 dan revisi kedua pada 2024. “Kalau udah direvisi dua kali kan harusnya jadi bagus ya. Nah ini nih uniknya, periode yang sekarang makin parah,” ujarnya.

Melansir Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. 

Begitu juga dari data Reporters Without Borders yang menunjukkan skor kebebasan pers di Indonesia turun dari 63,23 poin pada 2019, menjadi 54,83 poin pada 2023.

“Bahkan nih ya, demokrasi kita sempat juga disebut Float atau demokrasi cacat sama Economic intelligence unit malu nggak sih?” tandasnya.

Akun tersebut mengatakan bahwa pada periode yang kedua ini ada banyak regulasi yang dirancang untuk membungkam orang-orang kritis.

Ada yang masih dirancang dan yang ada juga sudah disahkan di era Jokowi, khususnya yang berdampak pada iklim demokrasi.

Berita Terkait
News Update