POSKOTA.CO.ID - Nomor Induk Kependudukan atau NIK e-KTP Anda terverifikasi menjadi penerima manfaat subsidi saldo dana gratis dari program bansos PKH dan BPNT alokasi September 2024.
Mulai hari ini, Sabtu, 15 September 2024, evaluasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan dilaksanakan secara rutin.
Proses ini bertujuan untuk memastikan distribusi saldo dana bansos tepat sasaran, sesuai perubahan data kependudukan, baik karena kematian, peningkatan ekonomi, atau penerimaan peserta baru yang layak.
Setiap bulan, evaluasi terhadap penerima manfaat Kartu Indonesia Sehat PBI (KIS PBI) dilakukan antara tanggal 1 hingga 10. Sementara itu, evaluasi untuk bansos PKH dan BPNT dijadwalkan dari tanggal 15 hingga 20.
Akan tetapi, berhubung tanggal 15 dan 16 September bertepatan dengan hari libur nasional, evaluasi data KPM akan berlangsung mulai 17 hingga 25 September 2024.
Evaluasi penerima bantuan sosial pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya KPM dengan NIK KTP terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saja yang bisa menerima saldo dana bansos PKH dan BPNT.
Adapun beberapa kriteria penerima manfaat saldo dana bansos yang dianggap tidak layak termasuk:
- Penerima yang telah meninggal
- Penerima yang sudah tidak ditemukan
- ASN, TNI, Polri, dan pensiunan
- Pegawai dengan upah di atas UMP atau UMR
Sementara itu, proses penyaluran sejumlah program bantuan sosial yang mencakup BLT Dana Desa, distribusi beras 10 kg, serta bantuan untuk Keluarga Rawan Stunting (KRS) dan anak yatim piatu masih berjalan lancar hingga akhir September 2024.
Pihak penerima manfaat diminta untuk sedikit bersabar sambil memantau perkembangan informasi terbaru mengenai status pencairan bantuan yang akan disampaikan oleh pihak berwenang.
Disisi lain, proses pencairan saldo dana bansos PKH dan BPNT yang dialihkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sampai saat ini terpantau masih belum terealisasikan.
Sebab, proses pembukaan rekening secara kolektif untuk para penerima manfaat membutuhkan ketelitian ekstra guna mencegah permasalahan di kemudian hari.
