POSKOTA.CO.ID - Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini resmi dipilih pemerintah dapat dana bansos Rp2.400.000 per tahun dari PKH BPNT ke BSI dan bank himbara lainnya.
NIK KTP dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT yang berhasil terpilih akan menerima surat undangan dari PT Pos Indonesia.
Surat undangan apakah itu? Apa benar untuk mengambil pencairan dana di kantor pos? Simak selengkapnya di sini.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bansos reguler dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk masyarakat yang tidak mampu.
Supaya bisa menerima saldo dana bansos senilai Rp2.400.000 per tahun, harus lolos verifikasi dan validasi data.
Besaran dana PKH tergantung dengan kategorinya, paling kecil Rp225.000 untuk anak SD dan maksimal Rp750.000 untuk ibu hamil dan anak balita.
Untuk lansia dan penyandang disabilitas, per tahapnya mendapatkan Rp600.000 sehingga per tahun jadi Rp2.400.000.
Sedangkan BPNT sebulannya dapat RP200.000. Dicairkan tiap dua-tiga bulan sekali sehingga dapat Rp400.000-Rp600.0000. Jadi totalnya juga sama dengan dana bansos per tahun PKH kategori lansia dan disabiliitas.
Apakah benar saldo dana bansos PKH dan BPNT akan cair pada PT Pos Indonesia karena KPM dikirimi undangan? Ini dia jawabannya.
Surat dari PT Pos Indonesia dan Pencairan PKH dan BPNT
Ternyata PT Pos Indonesia memberikan surat kepada para pendamping sosial untuk mendampingi KPM dalam membuat rekening hingga dapat pencairan dana bantuannya.
Hal ini dikarenakan mulai sekarang secara resmi pemerintah mengalihkan penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bank himbara.
.png)
