Beberapa daerah di Indonesia menerima bantuan sosial melalui KKS, sementara daerah lain menerimanya melalui PT Pos Indonesia.
Bahkan, ada juga daerah yang sepenuhnya menggunakan salah satu dari dua mekanisme tersebut.
Keberagaman dalam mekanisme penyaluran ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan, yang membuat Kementerian Sosial Republik Indonesia memutuskan bahwa sebagian bantuan sosial disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, sementara sebagian lainnya disalurkan secara non-tunai lewat rekening KKS.
Namun, pada tahap penyaluran untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2024, bantuan yang sebelumnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia kini sedang dalam proses migrasi ke KKS.
Proses tersebut dapat dipantau melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Progres Proses Migrasi dan Peralihan Penyaluran Pos ke Rekening KKS
Diperkirakan seluruh Indonesia akan beralih ke penyaluran bantuan secara non-tunai menggunakan KKS, kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh perbankan, yaitu daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Daerah-daerah ini tetap akan menggunakan PT Pos Indonesia untuk penyaluran tunai.
Peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2024 memang belum dicairkan.
Proses migrasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena dimulai dari awal, termasuk pembukaan rekening kolektif, pendistribusian buku tabungan, penerbitan KKS, dan sosialisasi kepada KPM.
Proses ini diprediksi akan memakan waktu hingga minggu-minggu terakhir bulan September 2024, bahkan mungkin hingga bulan berikutnya.
Banyak pendamping PKH yang merasa kebingungan saat mengecek status KPM di SIKS-NG, karena penyalur bantuannya sudah bukan PT Pos Indonesia lagi, melainkan bank penyalur yang belum memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai perubahan ini.
Proses pencairan bantuan yang mengalami peralihan penyaluran ini diprediksi akan dimulai paling cepat pada bulan September 2024, terutama pada minggu-minggu terakhir bulan tersebut.
