JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komika Abdur Arsyad memberikan kritikan keras pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat demonstrasi di Senayan pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Demonstrasi ini dilakukan guna mengawal rapat Badan Legislatif (Baleg) yang akan melakukan revisi UU Pilkada.
Sebab DPR akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghilangkan ambang batas (threshold) 20 persen bagi calon pemimpin kepala daerah.
Dalam putusannya, MK mengatakan jika calon kepala daerah tidak lagi memerlukan threshold 25 persen perolehan suara partai politik dan gabungan partai politik ataua 20 persen kursi DPRD.
MK memutuskan ambang batas pencalonan disamakan dengan calon dari jalur independen, perseorangan atau non partai yang di atur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.
Para demonstran menuntut agar DPR tidak melawan dan mengubah keputusan MK serta mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengeluarkan PKPU sesuai dengan keputusan dari MK.
Banyak masyarakat mulai dari kalangan mahasiswa, buruh, akademisi, influencer, seniman hingga selebriti turut serta turun ke jalan untuk menyuarakan suaranya.
Kritikan Keras Abdur Arsyad
Satu di antara yang hadir dalam demonstrasi tersebut serta turut mengungkapkan suaranya ialah komedian Abdur Arsyad.
Dalam orasinya, Abdur mengkritik secara keras kinerja dari DPR RI. Ia mengatakan jika dirinya tidak lebih lucu daripada anggota DPR.
“Jangan berharap kami lucu, karena yang lebih lucu ada di dalam sana,” ucap Abdur saat orasi.
“Kumpulan orang-orang tolol,” sambung Abdur.
Bahkan Abdur mengkritisi jika semua orang Indonesia bertahan secara mandiri tanpa ada bantuan dari siapapun.
“Kita berkumpul siang hari ini, mencari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya,” kata Abdur.
Abdur juga mengungkapkan demonstrasi ini penting dilakukan untuk menjaga keutuhan demokrasi lima tahun kedepan.
“Mohon maaf bapak-ibu yang hari ini mengalami kemacetan, tetapi kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet dalam lima tahun kedepan,” tegas Abdur.
“Semoga kita bisa menjaga kondusifitas dan kita kawal putusan MK, harusnya yang sudah ditetapkan itulah yang final dan kita taati,” sambungnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
