“Edukasi kemandirian, tak sebatas sosialisasi. Tak juga cukup dengan ucapan, pernyataan, himbauan dan ajakan. Akan lebih efektif melalui keteladan para tokoh bangsa, elite politik dan para pejabat negeri melalui kebijakan yang digulirkan,”
-Harmoko-
Meningkatkan secara terus menerus kesejahteraan anak merupakan keharusan. Negara wajib hadir, tak hanya memfasilitasi segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia, tetapi memberikan perlindungan atas pemenuhan hak-hak anak.
Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hak mendapatkan perlindungan dari segala aksi kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Itulah sedikit catatan menyongsong peringatan ke -40 Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2024.
Memberikan nutrisi tinggi kepada anak sejak masih dalam kandungan hingga balita, setidaknya berusia 2 tahun, merupakan salah satu upaya perlindungan kesehatan agar nantinya anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sehat dan kuat, terbebas dari stunting.
Ini awal yang baik, program makanan bergizi gratis bagi ibu dan anak, perlu berkelanjutan.
Menjadi pertanyaan, cukupkah sampai di sini? Jawabnya tidak. Untuk menyiapkan bibit unggul, manusia tangguh, anak – anak cerdas dan berkualitas, tidak cukup pada pemberian perlindungan kesehatan, tetapi masih banyak lagi seperti masalah pendidikan,belum lagi sosial budaya.
Patut diingat, anak merupakan potensi sekaligus penerus cita – cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
Menuju Indonesia Emas 2045 berarti harus menyiapkan generasi emas. Calon generasi emas adalah anak – anak yang sekarang sedang tumbuh dan berkembang.Mereka inilah yang nantinya menjadi generasi awal memasuki Indonesia Emas.
Mereka inilah yang harus dipersiapkan secara matang mulai dari asupan gizinya, pendidikannya, keahliannya, sikap mentalnya, budi pekertinya, karakter budaya bangsanya serta identitas nasionalnya.
Mereka inilah yang nantinya akan menjalankan visi Indonesia Emas, dan pada saatnya berperan menjadi pemimpin di segala sektor kehidupan, baik di bidang politik dan pemerintahan.
Siapa yang menyiapkan? Jawabnya penguasa generasi era kini, para elite politik dan pejabat negeri yang diberi mandat oleh rakyat sebagaimana hasil pemilu 2024.
Ini tugas mulia karena diberi kepercayaan untuk meletakkan pondasi awal atau memperkuat pondasi guna mencetak generasi emas, generasi tangguh yang mampu bersaing di tingkat dunia.Generasi mandiri dalam mengelola negerinya sendiri, tanpa ketergantungan negara lain.
Ya, kemandirian itulah yang hendaknya menjadi visi Indonesia ke depan. Mandiri dalam mengelola sumber daya alam, aset – aset negara, mandiri dalam investasi, membangun negeri dengan sekecil mungkin terikat bantuan luar negeri.
Mandiri pula dalam bidang politik dan pemerintahan serta kemandirian dalam kebudayaan sebagai jati diri dan identitas bangsanya.
Kemandirian harus disiapkan sejak dini oleh para elite politik negeri ini yang sekarang memegang tampuk kekuasaan, sebagai pengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Berbagai program bisa digulirkan menuju kemandirian melalui aksi nyata, bukan sebatas retorika belaka.Kemandirian dalam pangan, obat – obatan dan fasilitas kesehatan. Kemandirian dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.
Kemandirian energi dan masih banyak lagi.
Tak kalah pentingnya adalah edukasi kemandirian yang ditularkan oleh para elite dan pejabat negeri di level apa pun dan dimanapun, dari pusat hingga ke daerah – daerah.
Makna yang hendak kami sampaikan, selain menjadi kewajiban negara memenuhi segala fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi calon generasi emas, tak kalah pentingnya edukasi kemandirian menuju bangsa yang tangguh dan bermartabat.
Tentu, edukasi tak sebatas sosialisasi. Tak juga cukup dengan ucapan, pernyataan, imbauan dan ajakan. Akan lebih efektif melalui keteladan para tokoh bangsa, para pejabat negeri, seperti sering dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Keteladanan melalui aksi nyata, di antaranya dalam mengambil keputusan, menggulirkan kebijakan untuk melindungi rakyat menuju terwujudnya kemandirian bangsa.(Azisoko).
