Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Rp2.400.000 Tak Cair dan NIK e-KTP Dicoret dari DTKS, Ini Cara Ajukan Sanggahan Lewat Aplikasi Cek Bansos

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keluarga penerima manfaat (KPM) tak lagi dapat saldo dana gratis bansos PKH dan BPNT, karena NIK e-KTP telah dihapus dari daftar penerima bantuan.

Hal tersebut di karenakan sejumlah faktor, ditambah Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan proses verifikasi berlapis.

Kebijakan penetapan verifikasi berlapis itu, dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan saldo dana bansos yang diberikan pemerintah, serta meningkatkan akurasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) saat penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Dana bantuan PKH diberikan pada KPM mulai dari Rp150.000 hingga Rp750.000. Sementara untuk BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

Dengan penerapan proses verifikasi tersebut, akan banyak KPM yang tak lagi mendapatkan saldo dana PKH dan BPNT pada penyaluran bantuan tahap selanjutnya.

Namun bila nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dinilai masih layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut, KPM bisa mengajukan usulan dan sanggahan melalui aplikasi ‘Cek Bansos’.

Pengajuan sanggahan ini bisa dilakukan secara online melalui HP, apabila KPM kesulitan untuk mengakses aplikasi tersebut bisa mendatangi pendamping PKH, dinas sosial serta perangkat desa atau kecamatan setempat.

Cara Mengajukan Sanggahan Bansos PKH dan BPNT Lewat HP

Berikut ini cara mengajukan sanggahan bansos PKH dan BPNT dengan menggunakan ‘Usulan dan Sanggahan’ lewat aplikasi Cek Bansos, di antaranya:

• Masuk ke aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Playstore atau Appstore
• Masuk ke menu ‘Usulan dan Sanggahan’
• Siapkan nomor Kartu Keluarga (KK), NIK dan e-KTP dan harus sesuai dengan penerima manfaat
• Ajukan Sanggahan

Nantinya sistem akan melakukan verifikasi ulang untuk mengecek dan memastikan data penerima manfaat.

Selain itu, pastikan untuk memperbaharui data KPM agar tetap valid serta dinilai tetap memenuhi syarat sebagai penerima saldo dana bansos PKH dan BPNT.

Bila ada perubahan kondisi dari KPM seperti meninggal dunia, pindah domisili, bisa segera melaporkan melalui aplikasi atau perangkat desa dan kecamatan setempat.

Penyebab KPM Tak Lolos Verifikasi Bansos PKH dan BPNT