TANGERANG, POKSOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sebanyak 6 juta paket sembako bantuan sosial (bansos) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga dikorupsi. Adapun modus dugaan korupsi tersebut dengan pengurangan kualitas bansos.
Korupsi tersebut diduga dilakukan pada penyaluran tahap III, V, dan VI yang masing-masing tahap terdapat 2 juta paket sembako.
"Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya, enam juta paket," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis, 4 Juli 2024.
Menanggapi pernyataan dari KPK tersebut, Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan meminta agar pihak KPK tidak bermain opini publik.
"Kalau memang ada permainan, maka sampaikan pada publik poin apa yang dikorupsi, metodenya seperti apa dan siapa pelakunya," katanya kepada Poskota, Kamis, 4 Juli 2024.
Tamil menjelaskan, bantuan pada saat pandemi Covid-19 tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kondisi normal saat ini. Pasalnya, saat Covid-19, harga bahan pokok melambung karena adanya kelangkaan.
"Jadi kalau ada korupsi saya mendorong agar diusut tuntas. Tapi KPK jangan main opini dalam konteks kasus ini masih tahap penyelidikan, karena belum tentu juga pelanggaran hukumnya terjadi, tapi kepercayaan masyarakat pada pemerintah sudah tergerus," jelasnya.
Untuk itu, Tamil menegaskan agar KPK jangan bermain opini publik hanya untuk pencitraan semata.
"Sekali lagi saya ingatkan KPK ini agar bermain opini publik untuk pencitraan semata. Kalau memang ada korupsi, segera diumumkan kepada publik dan tindak para pelakunya," kata dia. (Veronica Prasetio)
.jpg)
-for-laylatul-qadr.jpeg)
