TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bersumber dari cadangan pembiayaan investasi.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat rapat tentang PMN dengan Komisi XI DPR, Senin, 1 Juli 2024.
Sri Mulyani merencanakan akan menggunakan anggara Rp6,1 triliun dari total Rp13 triliun, untuk empat BUMN dan Badan Bank Tanah.
Keempat BUMN tersebut yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp965 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Rp500 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, serta untuk Badan Bank Tanah Rp 1 triliun.
"Jadi, kami akan menyampaikan hari ini pada komisi XI adalah mengenai pengunaan cadangan pembiayaan investasi yang terdapat pada lampiran ketujuh Peraturan Presiden 76 tahun 2023. Yang masuk di dalam tadi investasi klaster lainnya yaitu cadangan pembiayaan investasi yang di dalam UU APBN 2024 sebesar Rp13 triliun. Pada hari ini kami mengajukan penggunaannya hanya sebesar Rp6,1 triliun," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan menyebut jumlah Rp6,1 triliun dari cadangan Rp13 triliun bukanlah sebagian.
Namun, dana cadangan Rp13 triliun tersebut dihitung dengan kurs dollar Rp 14ribu dan sekarang kurs dollar sudah hampir menyentuh Rp17 ribu.
"Saya setuju jika penggunaan dana tersebut adalah produktif. Tapi saya curiga jika dana tersebut akan digunakan PT Hutama Karya hanya untuk pembayaran hutang jatuh tempo atau pembayaran gaji para direksinya," katanya kepada Poskota, Senin, 1 Juli 2024.
Menurutnya, hal tersebut justru akan membuat dana yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, akhirnya hanya digunakan untuk hal yang bersifat konsumtif semata, dan rakyat kembali dirugikan.
"Saya mendorong agar pengunaan anggaran tersebut di kaji dan dibahas sampai satuan unit penggunaan terkecil, sehingga jelas apakah urgency dari pengunaan dana cadangan tersebut dan rakyat tidak di 'tipu-tipu' dimasa ekonomi yang sedang sulit ini," pungkasnya. (veronica prasetio)