SEJUMLAH peristiwa politik masih mendominasi isu menarik sepekan ini, mulai anggota dewan terlibat judi online, serangan siber, hingga wacana kongres PAN yang dipercepat.
Tentu dengan beragam argumentasinya, tak terkecuali ada desakan dari pengamat perlunya revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. Tujuannya untuk menekan politik berbiaya tinggi, jika tidak akan berdampak kepada politik transaksional yang menghasilkan pemimpin yang rentan dan sensitif dengan perilaku koruptif.
“Pendapat itu tidaklah salah, tetapi tidak sepenuhnya benar,” kata Mas Bro mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, Heri dan Yudi.
“Maksudnya?” tanya Heri.
“Pemilu dengan biaya mahal menjadikan para kandidat harus bermodal besar. Akhirnya tak sedikit yang tergantung kepada pemodal untuk meraih kemenangan. Ini yang repot karena modal politik harus dikembalikan setelah menjabat,” ujar Mas Bro.
“Beragam cara dilakukan agar melunasi janji kepada pemodal, hingga janji kepada rakyat bisa jadi terabaikan, ya,” timpal Yudi.
“Ya seperti itulah. Namun tak sedikit pejabat publik yang tetap amanah, memegang janjinya kepada rakyat, kepentingan rakyat lebih utama, ketimbang kepentingan lainnya,” jelas Mas Bro.
“Tetapi saya sependapat revisi dilakukan guna menekan politik berbiaya tinggi, ketimbang membiarkan tanpa adanya perbaikan,” ucap Heri.
“Yang penting melalui revisi UU Parpol dan Pemilu, kehidupan parpol lebih baik, tidak tergantung kepada pemodal besar sehingga mampu menghasilkan kader berkualitas, bukan karena pumya banyak fasilitas,” beber Yudi.
“Betul juga mencuat penilaian karena perlu dana besar, banyak kader terbaiknya yang berkualitas tersingkirkan karena tidak punya isi tas,” ujar Heri.
“Haruskah negara mendanai secara penuh kebutuhan parpol, agar parpol tidak tersandera oleh kepentingan pemodal?,” tanya Yudi.
.jpg)
