JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat sosial Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Andi Sopandi turut menilai pengesahan alokasi perbaikan gizi gratis atau makan siang gratis yang dicanangkan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Andi, janji politik saat Pemilu kerap tidak didasarkan dengan analisa yang kuat.
"Kita sebut dengan analisa SORA, S dengan strenght atau kekuatan, Oportunities dengan kemampuan membuka pikiran, R dengan result pada penerapan janji yang dicapai dan A untuk Accelerate dengan janji politik harus membuka akses percepatan," ucap Andi Sopandi kepada Poskota.co.id, Senin, 24 Juni 2024.
Ia berpandangan tidak alasan yang kuat untuk mengimplementasiskan janji tersebut berdasarkan pendekatan analisa di atas.
"Baiknya anggaran sebesar itu diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Artinya, lebih baik memberikan kail daripada umpan," kata dia.
"Dikhawatairkan janji makan gratis, tidaka akan memberikan makna dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Adapun akan tetap dilaksanan pemberian makan gratis perlu pemetaan baik dan mengutamakan masyarakat miskin.
Hal ini dikhwatirkannya maka anggaran sebesar itu menjadi tak terkontrol hingga bengkaknya alokasi dana dan menguras APBN.
Andi berharap perlu ada kerja sama pemerintah pusat dan daerah dengan komunitas pemberdayaan.
"Masalah klasik lainnya, berpeluang korupsi adalah distribusi bahan pangan (beras, tepung, minyak) dana pelaksana menu makan gratis harus terukur," tutup Andi Sopandi.
Menteri Keungan Sri Mulyani mengatakan anggaran makan siang gratis mencapai 71 triliun dan akan diterapkan ditahun 2025.
"Untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dala RAPBN 2025," ucap Sri Mulyani kepada wartawan dalam konperensi pers di kantor pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Senin. (Ihsan Fahmi)