PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Sebuah spanduk berisi nada sindiran terhadap pemerintah, terpampang di lokasi jalan longsor di Desa Cilabanbulan, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.
Dalam spanduk tersebut bertuliskan "Giliran minta suara rajin datang, pas ada bencana pura-pura budeg".
Belum diketahui siapa atau warga mana yang memasang spanduk tersebut. Namun jika dilihat dari tulisannya, spanduk yang dibentangkan di atas jalan longsor itu berisi nada sindiran terhadap anggota legislatif dan pihak pemerintah.
Lantaran, jalan longsor yang terjadi beberapa bulan lalu, hingga saat ini belum ada penanganan sama sekali dari pihak Pemkab Pandeglang.
Warga dari dua desa yakni Desa Cilabanbulan, Kecamatan Menes dan warga Desa Ciherangjaya, harus mengorbankan tenaga, waktu hingga materinya untuk bisa melintas di jalur itu dengan membangun jalan darurat secara swadaya.
Bahkan, sejumlah warga pemilik sawah pun harus mengorbankan lahan pertaniannya yang produktif untuk dijadikan jalan darurat tersebut.
Kepala Desa Cilabanbulan, Kecamatan Menes, Iwan Hermawan mengaku, tidak tahu yang memasang spanduk di atas jalan longsor di wilayahnya itu. Mungkin kata Iwan, hal itu bentuk protes warga.
"Gak tau siapa yang masang, mungkin itu bentuk protes warga saja, karena jalan longsor belum ada penanganan," ungkap Kades melalui pesan WhatsApp, Kamis 23 Mei 2024.
Salah seorang pengendara roda dua yang melintas di jalur tersebut, Uniah mengatakan, saat dirinya melintas di jalan darurat tepat di lokasi longsor, melihat ada dua orang tengah memasang spanduk tersebut. Namun dirinya tidak mengenali siapa dan orang mana yang memasang spanduk tersebut.
"Iya, pas saya lewat jalan itu melihat ada dua orang warga sedang memasang spanduk, tapi saya tidak kenal," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, belum bisa melakukan penanganan terhadap jalan longsor di Cilabanbulan tersebut, lantaran belum adanya anggaran untuk memperbaiki jalan putus itu.
"Saat kejadian kita sudah turun ke lokasi, meninjau dan menghitung kebutuhan anggaran. Setelah itu kita ajukan ke TAPD," ungkap Asep Rahmat, Kepala DPUPR Pandeglang saat dihubungi melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.
Asep Rahmat pun mengaku, dengan melakukan peninjauan, menghitung estimasi kebutuhan anggaran dan mengusulkan ke TAPD, bahwa tugas DPUPR sudah selesai.
"Ya karena uangnya belum ada, mau bagaimana, kita belum bisa melakukan penanganan," imbuhnya. (Samsul Fatoni)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG DI SINI