RAMAI-RAMAI menolak politik uang dilegalkan. Penolakan ini untuk merespons usulan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, kepada KPU untuk melegalkan money politics atau politik uang dalam Peraturan KPU.
Seperti diberitakan, usulan itu disampaikan Hugua dalam rapat dengar pendapat KPU dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) lalu. Alasannya, money politics itu keniscayaan. Ketimbang main kucing-kucingan,lebih baik dilegalkan dengan batasan tertentu.
“Tapi petinggi PDIP mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah bentuk kekecewaan kadernya. Kecewa karena adanya praktik demokrasi liberal money politics yang hampir terjadi di semua wilayah selama pemilu,” kata Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.
“Disebutkan juga bentuk kejengkelan, keprihatinan dan kegeraman yang mendalam. Politik uang masif terjadi,” tambah Yudi.
“Tetapi apa pun alasannya dengan legalkan politik uang membuat politik transaksional semakin jor-joran. Lantas bagaimana dengan masa depan demokrasi kita,” kata mas Bro.
“Betul juga Bro. Dilarang saja, katanya politik uang sudah masif, lah kalau dilegalkan, lantas apa jadinya, super masif atau super kuadrat?,” kata Heri.
“Tapi ada benarnya juga, kadang sesuatu yang dilarang itu membuat orang penasaran, ingin mencobanya. Ketimbang dilarang, ditutup – tutupi, lebih baik dibuka saja,” kata Yudi.
“Konsepnya nggak gitu kali. Kita harus berpikir jernih, sesuatu yang dilarang itu berarti tidak baik, buruk dan akan berdampak buruk karenanya harus dihindari, dijauhi. Bukan malah semakin mendekat,” kata Heri.
“Iya juga. Kalau dibuka dikit, minta lebih. Jika politik uang dibatasi nominal tertentu, maka yang kucing – kucingan, nilai di atas batas nominal,” ujar Yudi.
“Politik uang itu keniscayaan memang tidak bisa dipungkiri, tak ubahnya suap, pungli, dan gratifikasi.Tetapi memberantasnya bukan melegalkan sesuatu yang berdampak buruk tadi. Hendaknya jangan legalkan keburukan,” kata mas Bro.
“Caranya?,” tanya Heri.
.jpg)
.jpg)
