JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan perapihan administrasi kependudukan warga dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Heru menanggapi kritikan dari mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait penonaktifan NIK warga.
"Pemda DKI hanya melakukan penegakan aturan," kata Heru kepada wartawan, Jumat 17 Mei 2024.
Heru berujar bahwa Pemda DKI Jakarta hanya menegakkan aturan soal kependudukan warga. Terlebih dalam hal ini banyak pengaduan soal kependudukan warga yang tidak jelas.
"Kalau warganya sudah tinggal di daerah lain, di luar Jakarta, contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat rumahnya, alamatnya dipakai oleh orang yang tidak dikenal," kata Heru.
Aduan juga datang salah satunya dari pemilik indekos yang keberatan terkait kependudukan penyewa, padahal sudah tidak lagi tinggal di Jakarta.
"Pengusaha atau pengelola kos merasa keberatan mereka setelah tidak di situ, pindah alamat, tapi KTPnya masih di situ," ucap Heru.
Kemudian Heru juga menyoroti soal warga yang sudah meninggal dunia, namun tidak dilaporkan ke RT RW setempat.
"Yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RTnya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, ke mana kita mau memberitahu keluarga?" kata dia.
"Sekali lagi, Pemda DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada," tambah Heru.
Sebelumnya, Ahok mengkritik soal penonaktifan KTP warga Jakarta di dalam akun youtubenya.
Ahok menilai penonaktifan KTP itu akan membuat repot warga, lantaran aktivitas misalnya pekerjaan yang memang bukan di Jakarta.
"Bagi saya lebih penting soal domisili, rumah kan, kalau saya soal KTP selama dia misalkan, contoh ada ditugaskan kerja di luar kota selama 6 bulan, setahun, masa anda haru kehilangan KTP anda di Jakarta," kata Ahok dalam akun youtube beberapa waktu lalu.
"Betapa repotnya anda musti mengurus semua, bank, segala hal hanya karena kamu sempat kerja," tambah Ahok.
Menurutnya, jika Jakarta menjadi kota Metropolitan, maka tak perlu mempermasalahkan soal kependudukan warga.
"Lebih penting buat tiap daerah itu, yang memiliki rumah, misalkan contoh saya kan tinggal di Kota Bekasi, kalau saya tidak ada rumah di Jakarta, harus numpang orang, ya saya harus pindah dong ke Bekasi," jelas Ahok. (Pandi)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG DI SINI