LOYALITAS bagi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada pilpres lalu, tak perlu diragukan lagi.
Logika politik pun menyebutkan jatah menteri untuk parpol dimaksud, seperti Gerindra, Golkar dan PAN, juga tak perlu diragukan lagi. Artinya tanpa meminta jatah pun, kader ketiga parpol tersebut akan masuk dalam kabinet mendatang. Apalagi koalisi akan berlanjut permanen.
Jadi kalau ada isu di internal KIM, ada yang berebut kursi kabinet seperti kurang cukup beralasan. Namun, kalau berharap dengan pos menteri tertentu, pos menteri strategis, wajar –wajar saja.
“Yah, namanya harapan, tentu berharap yang terbaik,” kata Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.
“Berharap boleh saja, tetapi jangan memaksakan kehendak minta pos ini, pos itu. Itulah etika politik saling memberi yang hendaknya diterapkan,” kata Yudi.
“Namanya dikasih, tentu terserah yang ngasih baik jumlah maupun pos mana saja yang nantinya dipercayakan. Tetapi kalau ada usulan untuk menempati pos tertentu sesuai kualifikasi kader, wajar saja,” kata mas Bro.
“Lazimnya parpol yang akan mendapat jatah menteri diminta untuk mengusulkan kader terbaiknya mengisi jabatan menteri. Kalau dalam usulan itu dilengkapi dengan kualifikasi yang dimiliki untuk menduduki pos tertentu, apa salah?,” kata Heri.
“Yang salah jika harus, sudah meminta lagi memaksa,” kata Yudi.
“Kami meyakini ada proses sebelum pembentukan kabinet, termasuk usulan kader untuk menempati pos tertentu. Itulah perlunya mendesain kabinet, strukturnya bagaimana dan pos- pos mana yang wajib diisi kalangan profesional,” kata mas Bro.
“Intinya sesama bus kota jangan saling mendahului. Begitu juga sesama anggota koalisi harus saling menghargai dan saling bersinergi,” kata Yudi.
“Sesama anggota koalisi harus juga saling melengkapi. Saling memberi dan menerima, bukan saling berebut kursi,” tambah mas Bro.
.jpg)
.jpg)
