JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui program prakerja memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin mendaftar gelombang 67 di bulan Mei 2024.
Kartu Prakerja merupakan program bantuan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.
Jika peserta telah menyelesaikan pelatihan dapat memperoleh insentif berupa bantuan biaya pelatihan.
Berikut ini Besaran Insentif Kartu Prakerja Gelombang 67 bulan Mei 2024
Peserta gelombang 67 yang lolos nantinya, akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp3.5 juta, serta insentif biaya mencari kerja sebesar Rp 600.000 dan insentif pengisian 2 kali survei evaluasi sebesar Rp 50.000.
Insentif diberikan non tunai melalui transfer ke rekening bank BCA atau BNI atau akun e-wallet yang telah didaftarkan seperti OVO, Gopay dan DANA.
Catat, hanya pemegang Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan pertama dan menyambungkan rekening bank atau e-money yang berhak mendapatkan insentif prakerja Saldo Dana Rp700.000.
Diprediksi setelah berhasil melaksanakan prakerja gelombang 66, pihak panitia akan membuka kembali gelombang 67 pada hari Jumat 3 Mei 2024.
Hal itu mengaca pada gelombang sebelumnya yang berjarak hanya satu minggu.
Berikut ini persyaratan yang harus dipersiapkan bagi peserta prakerja yang baru mendaftar :
1. Siap KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Handphone atau laptop saat mendaftar.
3. Siapkan rekening dan dompet elektronik seperti OVO, Gopay, DANA dan Linkaja, (untuk pencairan Saldo Dana Gratis)
Ini alur cara daftar prakerja biar gampang:
1. Daftar melalui lama resmi Kartu Prakerja www.prakerja.go.id
2. Ikuti seleksi dengan tes motivasi dan kemampuan dasar
3. Daftar gelombang
4. Tautkan dompet digital untuk penyaluran insentif
5. Jika lolos gelombang, langsung beli pelatihan
6. Ikuti pelatihan
7. Beri penilaian dan ulasan terhadap pelatihan
8. Dapatkan Dana Gratis insentif sebesar
Berikut ini yang tidak boleh mendaftar prakerja seperti:
- Anggota TNI
- Pejabat negara
- Anggota Polri
- Komisaris, dewan BUMN atau BUMD, dan direksi
- Pimpinan atau anggota DPRD
- ASN (Aparatur sipil negara)
- Kepala desa maupun perangkat desa