“Rakyat tentu berharap, apapun bentuk koalisi terbangun dengan pasti semata
demi kepentingan rakyat. Jangan sampai para politisi berhasil koalisi, tapi
rakyat dibiarkan menanti tak pernah menikmati.”
-Harmoko-
Belakangan mencuat wacana perlu dibentuknya koalisi permanen dalam jangka panjang, setidaknya untuk empat periode masa pemerintahan hasil pilpres mendatang. Alasannya, untuk mengawal grand design program pemerintah yang dipersiapkan menyongsong Indonesia Emas 2045.
Untuk memastikan grand design berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sesuai tahapan sebagaimana diharapkan, tidak cukup dengan koalisi yang permanen saja.
Selain permanen, dibutuhkan koalisi besar. Minimal parpol yang berkoalisi memiliki 55 persen kekuatan di parlemen. Akan lebih ideal jika angkanya mencapai 60 persen untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ‘kecelakaan’ ketika voting dilakukan.
Kita tahu, mekanisme pengambilan keputusan di DPR banyak dilakukan melalui voting, termasuk dalam merespons program kerja yang ditawarkan pemerintah.
Pengambilan keputusan akan berlarut, jika tanpa adanya koalisi karena suara terpecah sesuai kepentingan masing – masing parpol.Adanya penggabungan suara dengan membentuk koalisi pun belum menjamin memenangkan voting, jika tidak mencapai suara mayoritas.
Itulah sebabnya perlunya koalisi besar untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Permanen, agar kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan karena mendapat dukungan penuh dari legislatif.
Menjadi persoalan, mampukah pemenang pilpres 2024 membentuk koalisi besar permanen?Jawabnya akan pula tergantung kepada bagaimana pemenang pilpres meyakinkan parpol koalisi bahwa grand design program pemerintah yang ditawarkan adalah yang terbaik dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera.
Sebagai negara yang tangguh, kuat dan hebat tak hanya sebagai negara terbesar keempat secara ekonomi, juga dalam budaya dan kualitas sumber daya manusianya.
Menuju ke sana diperlukan komitmen yang sama dari semua anggota koalisi, selain konsistensi. Mengingat grand design merujuk pada dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan road map.
Dengan rencana induk ini dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif dan efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
Dalam rencana induk, tak hanya menyangkut tahapan program kerja pemerintah secara periodik selama lima tahunan, tetapi periode berikutnya dan berikutnya hingga menuju Indonesia Emas 2045.
Ini berarti ikut menyiapkan pula tongkat estafet kepemimpinan nasional selama periode dimaksud. Siapapun presiden terpilih pada periode mendatang adalah presiden yang akan konsisten untuk memperbaiki dan melanjutkan dengan merujuk kepada rencana induk yang menjadi keputusan final, sudah diundangkan.
Tidak menjalankan rencana induk, berarti sebuah pelanggaran terhadap undang- undang yang berujung kepada kepemimpinan direvisi atau mandat dicabut kembali.
Siapa yang merumuskan itu semua? Jawabnya adalah pemerintah bersama parpol koalisi pendukung pemerintah yang menguasai sekurangnya 55 persen kursi di DPR.
Sayangnya untuk membentuk koalisi besar yang menguasai parlemen bukanlah perkara mudah, apalagi jika ingin diperlakukan secara permanen dari pemilu ke pemilu.
Mengingat perolehan suara parpol dari pemilu ke pemilu cenderung menurun persentasenya. Pada pemilu 1999 masih ada dua parpol yang memperoleh suara di atas 30%, jika kedua parpol tersebut bergabung (berkoalisi) sudah menjadi absolute majority di parlemen.
Pada pemilu berikutnya tak satupun parpol yang memperoleh suara 30 % dan hingga pemilu 2024 kali, perolehan suara parpol tertinggi menjadi di bawah 20%.
Koalisi besar saat ini, Indonesia Maju, misalnya jika digabung perolehan suara masih di bawah 50%. Artinya masih membutuhkan dukungan dua parpol lain, jika ingin menjadi absolute majority.
Maknanya menuju koalisi besar permanen perlu perjuangan ekstra karena terdapat sejumlah tantangan. Belum lagi, partai – partai lain yang berada di luar koalisi pemerintahan, berusaha menyamai kekuatan.
Yang pasti, koalisi pendukung pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah, dengan jargon demi rakyat, mereka saling memetakan, melobi untuk bisa koalisi untuk meraih kekuasaan demi kepentingan rakyat.
Pertanyaannya, betulkah kekuasaan mereka kelak untuk rakyat. Ini yang harus diuji, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi”di media ini.
Dari proklamasi hingga reformasi, selalu terdengar perjuangan untuk rakyat, pembangunan buat rakyat, kesejahteraan, kemakmuran dan lainnya semua untuk rakyat. Tapi, kadang, lain yang dikata, lain yang nyata.
Rakyat tentu berharap, apapun bentuk koalisi terbangun dengan pasti semata demi kepentingan rakyat.
Jangan sampai para politisi berhasil koalisi, tapi rakyat dibiarkan menanti tak pernah menikmati. Kesejahteraan hanya melintas di depan mata tak pernah dirasakan apalagi dinikmati. Sekali lagi, semoga tidak terjadi kondisi seperti ini.(Azisoko).
.jpg)
