JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat angkat suara soal bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah hingga mencapai angka ratusan triliun sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024.
Menurut anggota DPR Fraksi PKS itu, bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hingga mencapai Rp 450 triliun itu sangat politis. Apalagi bansos digelontorkan saat pra pemilu.
"Begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, 450 triliun lebih," katanya kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).
"Itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan. Kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri bapak Menteri, salah satu Menteri ketua umum partai, bahkan bahwasanya itu adalah dari Jokowi," sambung Syahrul.
Dirinya menilai hak itu menjadi aneh dan janggal. Apalagi bansos yang digelontorkan tersebut lebih besar ketimbang saat menggelontorkan bansos pada saat Covid-19.
"Yang jelas yang menjadi catatan kita ini, kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidak adilan dan ketidak jujuran dalam prosesnya," tukas Syahrul.
Sebelumnya diberitakan, Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa (unras) di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Pantauan di lokasi massa dari berbagai elemen menggeruduk gedung perwakilan rakyat itu dengan maksud menyampaikan aspirasi.
Massa menuntut agar indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024 segera dibuka. Mereka berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mau bersuara soal proses pemilu 2024 yang dinilai carut marut.
Di atas mobil komando, orator aksi menyampaikan bahwa kecurangan pada pemilu 2024 ini merupakan ulah dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya Presiden selaku pemegang kekuasaan yang bisa melakukan apa saja.
"Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah," kata orator aksi.
Selain itu, massa aksi menilai Jokowi telah menghalalkan segala cara untuk membangun dinasti politik dengan cara yang tidak benar.
Salah satunya melanggengkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang disebut tak sesuai dengan konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami gelisah dengan adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Ini akan mencederai bangsa, terutama generasi-generasi seterusnya," sambung orator.
Massa aksi terus menyampaikan kegelisahan mereka. Salah satu yang paling santer terdengar yakni pemakzulan Joko Widodo. Massa menuntut agar Jokowi segera dimakzulkan. (Pandi)
.png)
