ADVERTISEMENT

Satpol PP DKI Sebut Aksi Bela Palestina di HBKB Tak Sesuai Aturan, Ini Kata KontraS

Senin, 4 Maret 2024 19:13 WIB

Share
Aksi bela Palestina di Bunderan HI, Jakpus, Minggu (3/3/2024). (Ist)
Aksi bela Palestina di Bunderan HI, Jakpus, Minggu (3/3/2024). (Ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut aksi bela Palestina dalam di acara CFD, Bundaran HI, Jakarta Pusat yang dilakukan sejumlah massa pada Minggu (3/3/2024) tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan bahwa kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) diperuntukkan bagi kegiatan olahraga, lingkungan hidup, da seni budaya.

Menurutnya pemanfaatan kegiatan HBKB tersebut tentunya merujuk pada Pergub No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB.

Selain itu, bagi masyarakat yang ingin mengadakan acara di pelaksanaan HBKB, perlu mengajukan pemberitahuan dan pendaftaran kepada Kelompok Kerja Penyelenggara HBKB yang diketuai oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu diatur dalam Keputusan Gubernur No. 509 Tahun 2016 tentang Tim Kerja HBKB.

Karenanya Arifin menyebut bahwa kegiatan aksi bela Palestina yang dilakukan puluhan massa aksi saat HBKB tidak sesuai dengan aturan Pergub.

"Namun, waktu, lokasi yang dipilih, dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pada saat HBKB kemarin (Minggu, 3 Maret 2024), tidak mengikuti aturan sesuai dengan Pergub," kata Arifin kepada wartawan, Senin(4/3/2024).

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menegaskan bahwa aksi bela Palestina dilakukan murni sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan, bukan terafilisasi dengan kegiatan politik. Ia menilai ada perbedaan pandangan dalam menerjemahkan HKBP.

"Karena peraturannya gak melarang solidaritas kemanusiaan, sementara bentuk aksi itu juga tidak mengganggu jalannya CFD gitu ya, jadi kami juga tidak memblokade jalan, kami juga tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu pengguna jalan untuk CFD," katanya saat dihubungi.

"Ada perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang untuk menerjemahkan perda soal HBKB," tambah Dimas.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT