Rektor UP Nonaktif Akan Diperiksa Lagi soal Dugaan Pelecehan Seksual

Jumat 01 Mar 2024, 12:03 WIB
Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH didampingi kuasa hukum saat mememuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.(Poskota.co.id/Angga Pahlevi)

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH didampingi kuasa hukum saat mememuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.(Poskota.co.id/Angga Pahlevi)

Sementara Faizal Hafied mengatakan, tidak akan membicarakan soal materi pertanyaan dan kualifikasi klien ke penyidik.

"Yang kita sampaikan sekarang beliau rektor berprestasi dan diakui sehingga kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali politisasi pada saat bersamaan dengan pemilihan rektor karena satu sisi beliau ini kandidat yang akan bakal dicalonkan kembali," ujar Faizal.

Pemilihan rektor pada Maret, lanjut Faizal, laporan ini sangat kental sekali karena bertepatan pemilihan rektor. Sehingga dengan ada pelaporan sehingga mendeskreditkan klien.

"Hal ini dalam menjadi pembunuhan karaktek bagi klien kami. Seharusnya klien kami ini dengan prestasinya luar biasa masih bisa melanjukan untuk proses selanjurnya tapi ada laporan-laporan yang  waktu sudah sangat lama bahkan nasib kerja di UP sendiri yang menyebabkan banyak tersebar berita-berita yang kurang tepat dan pas beberapa hari belakangan ini," tuturnya.

Ia mengklarifikasi, bahwa semua yang informasi yang beredar ini adalah berita tidak tepat dan akurat. Berita yang menyesatkan dan merupakan pembunuhan karakter kliennya.

"Di mana diketahui beliau ini merupakan rektor berprestasi, sangat baik , dan akan disipkan terus melanjutkan kepemimpinannya di Universitas Pancasila melaksanakan hal-hal baik namun karena ada proses pemilihan ini ada laporan-laporan terhadap beliau yang ingin disampaikan," bebernya.

Dengan demikian, bagi pelapor agar dapat sadar karena sudah lama kejadian dan jangan sampai menjadi proses  yang mana sangat politis berkaitan dengan pemilihan rektor.

"Jika Seandai tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini maka diyakini tidak ada laporan polisi terhadap klien kami," tutupnya.

"Jadi penegasan kami ini berupa politisasi mendekati pemilihan rektor. Artinya kejadian ini ditudukan bahwa kejelasan  keterangan dan sebagai macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang  pribadi tidak ada bukti sama sekali," ungkapnya.(Angga Pahlevi)

Berita Terkait

News Update