JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) merespons laporan polisi terhadap 3 pakar ahli hukum yakni narasumber film Dirty Vote beserta Sutradara.
Diketahui, 3 pakar hukum Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti beserta sutradara fil Dirty Vote Dandhy Laksono dilaporkan ke Polisi oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi).
Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Iwan Tarigan menyampaikan, setidaknya ada 17 catatan sebagai poin penting yang perlu disampaikan dalam pesan di film dokumenter berdurasi 2 jam tersebut.
Pertama, ia menilai bahwa gabungan suara Jokowi dan Prabowo di Pulau Sumatera menunjukkan gejala politik transaksional antar elit politik.
"Kedua, penunjukkan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada petahana," katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 13 Februari 2024.
Kemudian penunjukkan yang dilakukan oleh Tito Karnavian untuk Penjabat Gubernur Papua dianggap mengabaikan aturan yang ada. Iwan menilai, ini melambangkan penguasa yang berlaku sewenang-wenang.
"Lalu Deklarasi GBK oleh 8 organisasi kepala desa (mewakili 81 juta pemilih) diduga sebagai upaya mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu," paparnya.
Lalu maraknya kasus korupsi dana desa menguatkan fakta penyelewengan anggaran untuk dukungan politik pada Pemilu. Apalagi, kata Iwan, ada politik transaksional di sana.
"Banyaknya tekanan dan intimidasi kepada kepala desa agar mendukung capres incumbent menunjukkan politik ala Orde Baru masih berlangsung," bebernya.
Lebih lanjut, Iwan berujar, bahwa penyalahgunaan bantuan sosial oleh pejabat seperti Ketum Golkar Airlangga Hartanto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk kepentingan politik nyata terjadi di lapangan.
"Peningkatan tajam bansos menjelang Pemilu dibanding masa pandemi mengindikasikan pengaruh politik uang dan pembelian suara," tuturnya.
"Data by name by address Kemensos tidak dipakai dalam penyaluran bantuan menunjukkan indikasi kecurangan," sambung Iwan.
Kemudian, lanjutnya, keterlibatan sejumlah Menteri dan Tim Sukses Calon Presiden dalam kampanye politik, di luar aturan yang ada, merupakan bentuk pelanggaran netralitas aparatur negara.
"Ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu, termasuk menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, melanggar UU dan menodai martabat kepresidenan," tukas Iwan.
Lebih jauh, Iwan menuturkan kegagalan Bawaslu mengawasi berbagai pelanggaran Pemilu menunjukkan lemahnya pengawasan independen atas kontestasi politik.
"Beragam pelanggaran KPU, dari verifikasi partai hingga dianggap berpihak pada parpol tertentu, mencederai integritas penyelenggaraan Pemilu," imbuhnya.
Catatan lain, sambung Iwan, banyaknya masalah integritas di MK, seperti isu benturan kepentingan hingga putusan kontroversial, menodai legitimasi MK sebagai The Guardian Of Constitution.
Ia berujar, Upaya intimidasi dari tim kampanye dan pelaporan ke polisi diharapkan tidak terjadi. Meski pada faktanya 4 orang penyusun film itu dilaporkan pihak tertentu.
"Aktivitas jurnalisme investigatif adalah bagian dari kebebasan Pers yang dilindungi dalam UU Pers dan kebebasan berpendapat dari pinsip hukum dan HAM," jelasnya.
Timnas AMIN menyatakan sikap mendukung kegiatan 3 narasumber film dokumenter Dirty Vote, dalam hal ini 3 pakar hukum beserta sutradara film yang kini kontroversi itu.
"Karena menurut Bapak Jusuf Kalla kecurangan yang diungkap di Dirty Vote baru 25 persen dari kecurangan yang ada, dan kita harus lawan supaya jangan sampai Presiden terpilih lahir dari kecurangan," katanya.
"Karena akan membahayakan masa depan Demokrasi Indonesia dan Semua Rakyat harus bersatu padu melawan kecurangan di TPS tanggal 14 Februari 2024 dan memastikan dan menjaga suara yang di coblos jangan sampai dicurangi lagi," tambah Iwan. (Pandi)
