TKN Prabowo-Gibran Kritik Film Dokumenter Dirty Vote: Berisi Fitnah

Minggu 11 Feb 2024, 17:46 WIB
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman saat membahas film dokumentar Dirty Vote di Media Center, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Minggu (11/2/2024).(Poskota.co.id/Angga Pahlevi)

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman saat membahas film dokumentar Dirty Vote di Media Center, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Minggu (11/2/2024).(Poskota.co.id/Angga Pahlevi)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengkritik film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengisahkan kecurangan selama kampanye Pemilu 2024.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut, sebagian besar isi film Dirty Vote yang tayang perdana pada Minggu (11/2) pukul 11.00 WIB secara online ini, adalah fitnah.

"Dalam hal ini TKN menanggapi sebagai negara demokrasi dan berbeda pendapat. Beredarnya film Dirty Vote dari yang kita liat dan dapat dinilai sebagian besar bernada fitnah dan kebencian asumtif tidak ilmiah serta dapat ditanyakan kapasitas tokoh-tokoh di dalam rekaman itu," ujar Habiburokhman di Media Center, Jalan Siliwangi 1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).

Menurut Habiburokhman, film dokumenter itu terkesan bertendensi untuk mendeklarasikan bahwa Pemilu 2024 penuh unsur-unsur kecurangan. Dia berujar, rakyat sudah tahu kecurangan atau tidak.

"Rakyat sangat paham Jokowi Widodo tegakan demokrasi. Rakyat tahu yang mana curang dan dukungan bagian besar serta rekam jejak dukung rakyat," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra menuding, penayangan Dirty Vote tidak memiliki argumentasi yang kuat, tetapi justru berseberangan dengan antusiasime masyarakat menyambut pesta demokrasi.

"Sangat bersebrangan dengan sikap bagian besar rakyat yang cukup antusias," tuturnya.

Selain itu, Habiburokham menyoroti tiga hal dalam film Dirty Vote, termasuk pernyataan pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Muchtar yang menyebut paslon menggunakan perangkat daerah untuk kemenangan Pemilu 2024.

"Kedua makin paham pemilu ini tidak baik-baik saja kecurangan di mana-mana dan hal itu tidak disesuaikan dengan fakta bukti-bukti serta status dan laporannya mana murni asumsi. Data-data harus faktual. Dan ketiga ada pernyataan dari Jaenal Arifin Muchtar, Kepala Desa digunakan dalam memenangkan Paslon. Jika bicara hukum ada faktual," cetusnya.

Lebih lanjut, Habiburokham menyayangkan film ini muncul pada masa tenang Pemilu 2024. Padahal, menurutnya, elektabilitas Prabowo-Gibran sedang meroket.

"Film ini diluncurkan saat masa tenang. Ini cara-cara per elektoral sudah tidak dapat dilakukan. Di samping itu, elektabilitas Prabowo sekarang ini sudah merekot tembus 51 persen," tutupnya.(Angga Pahlevi)

Berita Terkait
News Update